150 Tokoh Dunia Desak Perlindungan Armada Kemanusiaan Global Sumud ke Gaza

REPUBLIKA.CO.ID,TEHERAN -- Lebih dari 150 pejabat terpilih dari berbagai negara, baik yang masih menjabat maupun telah pensiun, menyerukan aksi segera untuk menjamin akses kemanusiaan ke Gaza dan menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina.

Seperti dilaporkan Tehrantimes, Ahad (7/9/2025), dalam pernyataan bersama, mereka mendesak dibukanya koridor kemanusiaan yang aman dan berkelanjutan yang disebut sebagai keharusan moral, hukum, sekaligus kemanusiaan.

Seruan tersebut juga menuntut perlindungan penuh terhadap Armada Global Sumud Flotilla, misi damai yang membawa bantuan serta solidaritas internasional ke Gaza. 

“Misinya tidak boleh dihalangi atau dibahayakan,” tegas pernyataan itu.

Para tokoh itu juga mengutip hukum humaniter internasional yang menegaskan bahwa kelaparan sebagai senjata melanggar Konvensi Jenewa, sementara setiap bentuk pendudukan dinilai ilegal berdasarkan hukum internasional.

"Sejarah akan menilai kita berdasarkan tindakan yang kita ambil untuk melindungi kehidupan manusia,” bunyi penutup pernyataan tersebut.

Sebelumnya, para aktivis yang ikut serta dalam Global Sumud Flotilla juga telah meminta jaminan keamanan ke dunia internasional setelah mendapat penolakan dari pemerintah Inggris pada Sabtu (6/9/2025). 

Permohonan ini muncul ketika Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben Gvir bersumpah untuk melabeli relawan armada sebagai "teroris" dan menyita kapal mereka.

Media Skotlandia, The National melaporkan, kapal Flotilla berangkat menuju Jalur Gaza, Palestina yang diblokade militer Zionis Israel untuk mengantar bantuan kemanusiaan. Misi tersebut melibatkan puluhan aktivis dari 44 negara, termasuk delegasi dari Inggris.

Para relawan sebelumnya mendesak pemerintah agar "mendukung dan melindungi" mereka jika disergap pasukan Israel, sebagaimana terjadi pada dua misi flotilla sebelumnya. Namun, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer menyatakan pada Rabu, pemerintahnya tidak akan memberikan perlindungan bagi warga Inggris yang ikut dalam misi tersebut.