Aktivis Global Sumud Flotilla Minta Jaminan Keamanan Dunia Internasional

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL -- Para aktivis yang ikut serta dalam Global Sumud Flotilla kembali meminta jaminan keamanan ke dunia internasional setelah mendapat penolakan dari pemerintah Inggris pada Sabtu (6/9/2025). Permohonan ini muncul ketika Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben Gvir bersumpah untuk melabeli relawan armada sebagai "teroris" dan menyita kapal mereka.

Media Skotlandia, The National melaporkan, kapal Flotilla berangkat menuju Jalur Gaza, Palestina yang diblokade militer Zionis Israel untuk mengantar bantuan kemanusiaan. Misi tersebut melibatkan puluhan aktivis dari 44 negara, termasuk delegasi dari Inggris.

Para relawan sebelumnya mendesak pemerintah agar "mendukung dan melindungi" mereka jika disergap pasukan Israel, sebagaimana terjadi pada dua misi flotilla sebelumnya. Namun, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer menyatakan pada Rabu, pemerintahnya tidak akan memberikan perlindungan bagi warga Inggris yang ikut dalam misi tersebut.

Menanggapi hal itu, penyelenggara Flotilla menyerukan kepada pemerintah, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan pengamat internasional untuk "berdiri bersama kami dan menjamin keselamatan pelayaran". Hal itu karena Israel akan bertindak sewenang-wenang kepada para aktivitas dari berbagai mancanegara tersebut.

"Global Sumud Flotilla bersatu dalam misi kemanusiaan untuk mengirim makanan, air, dan obat-obatan ke rakyat Palestina yang menghadapi genosida, kelaparan, dan krisis kesehatan akibat pengepungan ilegal Israel terhadap Gaza," kata juru bicara Flotilla.

Sebuah surat permohonan lain, ditandatangani lebih dari 140 wakil rakyat dari berbagai negara--namun tidak dari Inggris--meminta pembentukan koridor kemanusiaan dan perlindungan bagi para aktivis. Misi sebelumnya, seperti Flotilla Madleen dan Handala, sempat disergap pasukan Israel.