Anak Ikut Demo: Belajar Suarakan Pendapat atau Hanya Terprovokasi? Simak Kata Psikolog

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Psikolog dari Universitas Indonesia, Prof Rose Mini Agoes Salim, menyoroti fenomena meningkatnya partisipasi anak-anak di bawah umur dalam aksi unjuk rasa. Menurutnya, meskipun demonstrasi bisa menjadi ruang belajar untuk menyalurkan pendapat, namun mereka lebih rentan terprovokasi karena kontrol dirinya belum stabil.

"Betul mereka bisa belajar untuk menyuarakan apa yang ada dalam pikirannya. Tapi, jika dilihat dari perkembangan anak, usia 12-17 tahun itu kontrol dirinya masih kurang, karena mereka masih remaja. Maka agak sulit bagi mereka untuk tidak terprovokasi," kata Rose dalam keterangannya, Senin (1/9/2025).

la menjelaskan pada rentang usia tersebut, remaja cenderung memiliki dorongan kuat untuk tampil sebagai sosok yang berani atau "hero" di hadapan teman sebaya maupun publik. Hal ini berpotensi mendorong mereka untuk melakukan tindakan impulsif, terutama dalam situasi massa yang penuh tekanan dan emosi.

"Kesempatan untuk kadang-kadang lepas kendali itu ada, bahkan bisa sampai melakukan hal-hal negatif kepada orang yang lebih tua, karena suasana bisa memengaruhi. Mereka bercampur dengan banyak orang yang tidak selalu seumur," ujar Rose.

Rose juga menekankan pentingnya memastikan anak-anak benar-benar memahami isu yang mereka perjuangkan sebelum terjun ke lapangan. "Pertanyaan mendasarnya adalah mereka tahu gak apa yang mereka suarakan? Itu yang harus jadi perhatian awal," kata dia.

la pun mengimbau agar pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat lebih aktif memberikan edukasi politik yang sehat dan sesuai usia, serta memperhatikan dampak psikologis dari keterlibatan anak dalam aksi demonstrasi. Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa setidaknya ada 195 anak yang diamankan di Polda Metro Jaya selama hampir 20 jam pada saat demo di DPR pada Senin (25/8/2025). Ratusan pelajar yang berasal wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi itu mengaku ikut demonstrasi untuk menolak kenaikan gaji atau tunjangan DPR.