Saat ini, Bulog memiliki pasokan beras sebanyak 3,9 juta ton. Dari total tersebut, sekitar 2,95 juta ton atau setara 75 persen berasal dari hasil pengadaan dalam negeri. Sedangkan sisanya berasal dari impor sesuai penugasan pemerintah pada akhir 2024. Seluruh cadangan yang ada dijaga ketat untuk memastikan kualitasnya tetap baik.
“Dari total stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini dikuasai Bulog, yaitu 3,9 juta ton beras, terdapat beras yang mendapatkan prioritas untuk segera dilakukan langkah reproses. Reproses yaitu langkah yang dilakukan sebagai tindakan perbaikan beras agar kualitas terjaga, dapat disalurkan dan layak untuk dikonsumsi. Jumlahnya kurang dari 0,1 persen dari total stok yang kami kelola saat ini,” ujar Suyamto melalui keterangan tertulis, Jumat (5/9).
Suyamto menjelaskan untuk menjaga kualitas stok di gudang, Bulog menerapkan prosedur pemeliharaan rutin dengan sistem Pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT). Upaya ini mencakup spraying untuk mencegah hama, fumigasi bila ditemukan tanda serangan, hingga pemantauan harian kondisi gudang dan lingkungannya.
Pemeriksaan laboratorium juga dijalankan secara berkala guna memastikan beras tetap aman untuk dikonsumsi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Bulog agar beras yang dikelola tetap higienis, bermutu, dan layak disalurkan.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan seluruh beras yang disalurkan untuk program pemerintah, baik melalui SPHP maupun Bantuan Pangan, telah melewati pemeriksaan kuantitas dan kualitas sebelum dikemas ulang.
“Bulog berkomitmen untuk memastikan beras yang sampai ke masyarakat selalu dalam kondisi baik dan layak konsumsi,” ujar Rizal.
Untuk menjamin keamanan pangan, Bulog juga secara berkala menguji kualitas beras di laboratorium yang terakreditasi nasional. Hasil pengujian terakhir pada Agustus 2025 oleh Laboratorium PT Saraswanti Indo Genetech dan PT Sucofindo menunjukkan bahwa beras di gudang Bulog masih memenuhi standar yang ditetapkan.
Ombudsman Ungkap Banyak Pedagang Keluhkan Mutu Beras SPHP
Ombudsman mencatat banyak keluhan pedagang terkait mutu beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, mengungkapkan pihaknya menemukan keluhan itu dari hasil investigasi di sejumlah pasar tradisional di wilayah Jabodetabek.
Yeka mengatakan mutu beras SPHP yang sering dikeluhkan oleh pedagang umumnya berkaitan dengan kadar air, penampakan fisik, sampai aroma atau bau beras.
Yeka menilai kebijakan pemerintah yang memperbolehkan pengembalian beras SPHP bermutu buruk merupakan langkah positif. Namun, ia mengingatkan proses pengembalian di lapangan kerap tidak semudah yang dibayangkan.