DPRD Lampung Tantang Calon Dirut BUMD Bekerja Tanpa Gaji Sebelum Hasilkan Laba

Lampung Geh, Bandar Lampung – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, mengeluarkan pernyataan tegas kepada calon direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Lampung yang akan segera membuka proses seleksi calon direksi.

Ia menantang para calon direktur untuk tidak menerima gaji apabila BUMD yang dipimpin belum menghasilkan keuntungan.

“Tantangan ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi agar mereka serius membenahi BUMD yang selama ini justru menjadi beban keuangan daerah,” ujar Munir kepada Lampung Geh, pada Kamis (3/7).

Menurut Munir, proses seleksi calon direktur utama BUMD harus dijalankan secara profesional dan terbuka, melalui tahapan uji publik, uji kompetensi, hingga fit and proper test.

Ia menilai langkah tersebut penting demi mendapatkan figur pimpinan yang mampu mengubah wajah BUMD menjadi sumber pendapatan daerah, bukan sebaliknya.

“Saya mengapresiasi rencana pengangkatan lima direktur BUMD ini. Tapi kalau perlu, sebelum BUMD itu untung, jangan dulu digaji. Itu luar biasa,” tegas Munir.

Selain itu, Munir turut menyoroti kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Lampung yang disebutnya sedang kritis.

Ia mengungkapkan, Pemprov masih menanggung utang jangka pendek dan panjang sebesar lebih dari Rp1,8 triliun, termasuk tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada 15 kabupaten/kota yang belum terbayarkan.

“Untuk pembangunan infrastruktur jalan saja, anggaran 2025 tidak lebih dari Rp1 triliun. Kalau segitu, ya tidak akan ke mana-mana,” ungkapnya.

Ia menegaskan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi pekerjaan rumah utama Pemprov Lampung.

"Terutama dari sektor non-pajak, seperti keuntungan dari BUMD, yang selama ini belum tergarap secara maksimal," tegasnya.

Munir mengungkapkan, Pemprov Lampung pernah menyalurkan penyertaan modal ke sejumlah BUMD seperti PT Wahana Raharja (Rp19,5 miliar), PT Lampung Jasa Utama (Rp40 miliar), Bank Lampung (Rp176 miliar), PT Askira (Rp500 juta), PT Riau Airlines (Rp1 miliar), dan Kawasan Industri Lampung (Rp400 juta).

Namun, menurutnya, belum ada kontribusi signifikan ke kas daerah berupa dividen dari perusahaan-perusahaan tersebut.

“BUMD itu seharusnya memberi kontribusi lewat dividen. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, mereka malah membebani APBD,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Lampung, Abdul Aziz, juga menyuarakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan BUMD lama yang dinilai gagal memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

“Evaluasi ini penting agar pengalaman dan kelemahan dari BUMD yang lama tidak terulang pada BUMD baru,” kata Aziz.

Diketahui, Pemprov Lampung saat ini sedang mempersiapkan proses rekrutmen direksi untuk lima BUMD baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah sejak Agustus hingga Desember 2022.