Duduk Perkara Rencana Peternakan Babi di Jepara

KONSORSIUM investor tertarik membuka peternakan babi di Kabupaten Jepara. Namun, rencana itu urung dilanjutkan lantaran terganjal izin tak turun setelah Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa haram terhadap usaha tersebut.

Bupati Jepara Witiarso Utomo menceritakan awal mula rencana pembangunan peternakan babi di wilayahnya. Menurut dia, ada gabungan investor dari berbagai negara yang tertarik membuka usaha peternakan mamalia tersebut.

"Kami menerima investor tertarik investasi di Jepara, kami pemerintah welcome saja," ujarnya pada Kamis, 7 Agustus 2025. "Ini yang diinvestasikan peternakan babi. Hal sensitif walaupun di regulasi diperbolehkan dengan ketentuan yang ada."

Namun, lantaran mempertimbangkan wilayahnya berpenduduk mayoritas muslim dia mengaku meminta para investor berkonsultasi dengan tokoh agama. "Kemudian muncul fatwa tersebut," kata Witiarso.

Menurut dia, lokasi rencana peternakan babi berada di sejumlah desa dan ditaksir menyerap sekitar seribu pekerja. Lokasi yang dinilai cocok tersebut telah disurvei. "Baru ketetarikan. Lahan ada apa tidak, cocok apa tidak," tutur dia.

Witiarso mengaku tak ada peraturan daerah di wilayahnya yang khusus mengatur usaha peternakan. Mereka mengacu pada regulasi dari Kementerian Pertanian yang antara lain mengatur soal limbah, jarak dengan pemukiman penduduk, dan skala populasi hewan ternak.

Berdasarkan salinan dokumen fatwa yang dibagikan Ketua Umum MUI Jawa Tengah Ahmad Darodji, usaha tersebut berhukum haram. Termasuk menjadi pegawai, memberi izin, dan membantu, mendukung, serta memfasilitasi peternakan babi tersebut juga haram.

MUI Jawa Tengah merekomendasikan pemerintah tak menerbitkan izin usaha peternakan babi tersebut. Kemudian organisasi masyarakat dan umat Islam menolaknya.