Forum Warga Negara Dorong Pemerintah Utamakan Kepentingan Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Forum Warga Negara menggelar diskusi terkait isu-isu terkini yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah.

Forum ini lahir dan hadir pada pengujung Agustus 2025 dari para warga negara pembayar pajak yang prihatin atas kondisi mutakhir bangsa yang, disadari, merupakan akumulasi dari berbagai perilaku pada tahun-tahun belakang.

Forum bersifat terbuka ini diprakarsai pegiat antikorupsi Chandra Marta Hamzah, cendekiawan Muhammadiyah Sukidi, pendiri dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives Diah Satyani Saminarsih, pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia Sudirman Said, dan akademisi Universitas Indonesia Shofwan Al Banna Choiruzzad.

“Saya lebih menyukai diksi ‘pengurus negara’ daripada ‘pemerintah’ karena Indonesia adalah negara pengurus, bukan negara penguasa,” ujar Chandra Hamzah pada acara jumpa pers Forum Warga Negara di Jakarta Selatan, Ahad siang (31/8/2025) kemarin.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra adalah salah satu pemrakarsa forum itu selain Sukidi, Diah Satyani Saminarsih, Sudirman Said, Shofwaan Al Banna Choiruzzad, dan lain-lain.

Chandra menjelaskan diksi pengurus negara muncul di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, akhir Mei 1945.

Terutama oleh Mohammad Yamin, untuk menamai sesuatu yang kini lazim disebut pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif).

Barisan pengurus negara sepatutnya diisi oleh orang-orang berilmu dan berakal sehat yang dipilih atas paham perwakilan.

“Mbokya eling, kalian itu pengurus, bukan penguasa. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat sebab pemegang saham Republik, satu-satunya, ya rakyat. Jika kesadaran ini diresapi betul oleh pengurus negara, pasti kita tidak sekacau sekarang. Martir dan korban berjatuhan, padanya kita berbelasungkawa dan menyayangkan," tambah Chandra.

“Betul sekali, rakyat itu tuannya. Pengurus negara semata hamba atau abdinya rakyat. Maka, hanya jika para pengurus menjalankan fungsinya sebagai pengabdi/pelayan, impian kita akan keadilan sosial itu akan lebih mudah tercapai," kata Cendekiawan Sukidi.

Dia menjelaskan ketika rakyat marah, maka itu harus jadi wake up call semua pihak.

"Itu gumpalan dari ketidakadilan yang intens dipraktikkan, ditambah pongahnya wakil rakyat yang, di tengah penderitaan rakyat, begitu memuja uang dan kuasa," tambahnya.

Sudirman Said berharap pemerintah dan wakil rakyat mendengarkan aspirasi rakyat agar legitimasi dan kredibilitas kembali pulih.

“Rakyat mengalami declining trust ‘surut kepercayaan’ kepada pengurus negara karena perilakunya jauh dari amanah," kata Sudirman Said.

BACA JUGA: Smotrich Siap Bangun Bait Suci, Terompet Sangkakala Mulai Ditiup di Masjid Al-Aqsa, Ya Rabb...

Meninjau perspektif kesehatan masyarakat, Diah Saminarsih, mendesak pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dan antisipatif untuk memastikan layanan publik esensial, seperti kesehatan.

"Harapannya, agar tetap dapat diakses dan terselenggara secara aman, baik untuk masyarakat maupun penyedia layanan seperti tenaga kesehatan dan tenaga medis. Diah juga menekankan pentingnya kehadiran negara untuk mende-eskalasi keadaan yang mengutamakan pendekatan nir-kekerasan," kata dia.