Pemerintah menggelontorkan sekitar 43.665 ton beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara serentak melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Sabtu (30/8). Kegiatan ini berpusat di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, dan tersebar di ribuan titik seluruh Indonesia.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan GPM merupakan bagian dari penyaluran beras SPHP yang ditargetkan mencapai 1,3 juta ton untuk periode Juli-Desember 2025. Ia mengungkapkan GPM dilakukan untuk menstabilkan harga beras yang sebelumnya bergejolak.
Gerakan ini merupakan sinergi Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, TNI, Polri, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Pos Indonesia, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), ID Food, dan PT Perkebunan Nasional.
“Kami ingin membangun ekosistem pangan yang sehat yang selama ini terjadi anomali di mana-mana. Gerakan pangan murah ini merupakan upaya nyata untuk menjaga stabilisasi pangan khususnya beras agar terjangkau dan dapat diakses masyarakat dengan harga yang baik,” kata Amran saat acara Gerakan Pangan Murah Serentak Beras di Kementan, Sabtu (30/8).
Beras SPHP yang disalurkan dijual dengan harga Rp 60.000 untuk kemasan 5 kilogram. Penyaluran beras SPHP menjangkau 4.320 titik kecamatan di 38 provinsi. Selain itu, distribusi juga diperkuat melalui kerja sama lintas sektor, yakni 414 titik distribusi bersama Polri, 449 titik bersama TNI, 129 titik melalui jaringan BUMN, serta 415 titik distribusi lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengapresiasi gerakan stabilisasi harga pangan ini. Ia siap mendorong berbagai daerah di Indonesia untuk melaksanakan gerakan pangan murah.
“Operasi pangan yang sebelumnya dilakukan telah memberikan hasil yang baik. Data 4 minggu lalu menunjukkan terdapat kenaikan harga beras di 233 kabupaten/kota. Kemudian per Senin kemarin saat rapat inflasi, itu kenaikan turun menjadi 200 daerah. Artinya gerakan stabilitas hargan pangan murah menggunakan stok Bulog cara yang sudah paling tepat,” jelas Tito.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menuturkan agenda ini merupakan bagian dari upaya menjaga distribusi, pasokan, dan stabilisasi harga beras. Ia memastikan pemerintah juga terus melakukan pemantauan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).
“Kita terus monitor melalui SP2KP yang terhubung dengan dinas-dinas daerah bahwa harga memang cukup relatif stabil, pasokan juga terjamin dan kita akan terus menjamin kita berkolaborasi untuk menjamin ketersediaan bahan pokok tersedia di masyarakat kita," tutur Budi.