Kementerian PU Minta Tambahan Anggaran Rp 68,88 T untuk Tahun 2026

Menteri PU Dody Hanggodo dalam acara Silaturahmi Bersama Para Orang Tua dan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tahap I di Sentra Handayani, Jakarta Timur, Minggu (29/6/2025). Foto: Dok. Kementerian PU

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta persetujuan Komisi V guna penambahan anggaran sebesar Rp 68,88 triliun untuk tahun 2026. Sebelumnya pagu indikatif Kementerian PU untuk tahun 2026 ada di angka Rp 70,86 triliun.

Dengan permintaan tambahan tersebut, maka pagu kebutuhan Kementerian PU untuk tahun 2026 sebesar Rp 139,74 triliun bisa terpenuhi.

“Sebagian untuk program teknis Rp 65,28 triliun dan sebagian untuk dukungan manajemen sekitar Rp 3,6 triliun,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian PU di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan pada Rabu (9/7).

Untuk program teknis, tambahan tersebut nantinya bisa difokuskan untuk dukungan swasembada pangan di bidang infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 4,92 triliun dan penyelesaian Multi Years Contract (MYC) sebesar Rp 12,01 triliun.

Selain itu terdapat program teknis lain yakni untuk pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sebesar Rp 1,77 triliun, sekolah rakyat tahap III sebesar Rp 10 triliun, operasi dan preservasi infrastruktur SDA serta jalan sebesar Rp 6,03 triliun, sektor padat karya Rp 3,98 triliun, dan persiapan bencana darurat Rp 0,55 triliun.

Terdapat pula alokasi program teknis lainnya yakni pengadaan lahan termasuk untuk proyek Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan bendungan non PSN sebesar Rp 2,49 triliun, dukungan teknis Balai sebesar Rp 3,51 triliun, sertifikasi tenaga kerja konstruksi Politeknik PU sebesar Rp 0,01 triliun, kegiatan baru Rp 17,62 triliun dan PDN dan PLN senilai Rp 2,26 triliun.

Sementara untuk program dukungan manajemen, dari usulan tambahan anggaran tersebut akan digunakan sebesar Rp 2,84 triliun untuk belanja pegawai dan Rp 0,76 triliun untuk belanja non operasional.

Foto udara proyek pembangunan Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (21/6/2024). Foto: Adeng Bustomi/Antara Foto

Untuk anggaran tahun 2025, Kementerian PU per 7 Mei 2025 memiliki pagu efektif sebesar Rp 73,76 triliun. Meski demikian, realisasi per 9 Juli disebut Dody masih rendah. Untuk realisasi keuangan baru mencapai 33,85 persen sementara realisasi fisik baru mencapai 29,21 persen.

Realisasi ini turun dibandingkan realisasi per Juli tahun 2024, di mana progres realisasi saat itu adalah 27,74 persen untuk keuangan dan 34,38 persen untuk fisik.

“Semuanya karena di semester pertama kita agak sedikit terhambat, karena masalah politik anggaran, tapi kami masih optimis di Desember 2025 kami bisa mencapai 93 persen untuk keuangan dan lebih dari 90 persen untuk fisik,” kata Dody.

Selain itu, Dody juga tengah mengajukan penambahan lagi untuk anggaran tahun 2025 menjadi Rp 86,28 triliun. Nantinya penambahan tersebut akan digunakan untuk penyelesaian beberapa komitmen lama dan beberapa tambahan penugasan dari Inpres Sekolah Rakyat, Inpres Irigasi dan Inpres Jalan Daerah. Meski begitu pengajuan tersebut belum mendapat respons Kementerian Keuangan.

“Tapi sampai detik ini surat pengajuan kami belum dijawab oleh bu menteri keuangan, jadi kami belum bisa menyampaikan dalam rapat yang terhormat ini,” ujar Dody.