PDIP Minta Tunjangan Rumah DPR Dibatalkan

Ketua DPP PDIP Said Abdullah.(Dok. Antara)

PDI Perjuangan (PDIP) meminta tunjangan rumah DPR dibatalkan. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan, pemberian fasilitas berlebihan bagi wakil rakyat di tengah kondisi sulit masyarakat bertentangan dengan etika politik.

“Politik bukan sekadar soal rasionalitas dan kesepakatan. Yang harus melekat dalam politik setiap saat adalah etik, empati, dan simpati,” kata Said dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (30/8).

Menurutnya, pembahasan soal hak keuangan anggota DPR tidak bisa dilihat hanya dari angka, melainkan juga nilai moral. Said mengingatkan bahwa saat ini rakyat masih mempertanyakan kinerja DPR, sementara ekonomi banyak kalangan justru makin terjepit.

“Dalam situasi rakyat yang serba sulit, mereka menyabung nasib di jalanan, tidak pantas DPR justru mendapat tunjangan yang jumlahnya bagi rakyat kebanyakan sangat luar biasa,” ujar Said.

Ia menilai, jika setiap anggota DPR memiliki empati, maka tak akan ada lagi fasilitas berlebihan yang dibiayai pajak rakyat. Said juga menekankan pentingnya simpati politik, yaitu bekerja mendengar dan mengartikulasikan aspirasi rakyat agar keberadaan DPR tidak terus dipertanyakan.

“Bagi Fraksi PDI Perjuangan, tiga nilai itu penting karena menjadi jiwa gerak politik DPR, bukan sekadar kesepakatan atau legal formal. Kami telah memperingatkan anggota fraksi agar punya sense of crisis, tepo sliro, dan terus mawas diri,” jelasnya.

Atas dasar itu, PDIP meminta agar tunjangan rumah DPR dan fasilitas lain yang dinilai berlebihan dihentikan. Said menegaskan, langkah ini bisa menjadi pelajaran penting agar DPR menjaga marwah dan menunjukkan kepekaan terhadap kesulitan rakyat. (H-3)