Ricuh Aksi Protes, Fraksi-fraksi DPR Siap Evaluasi Tunjangan

Pasukan kepolian pengendali massa (Dalmas) memblokade pengunjuk rasa yang akan menggeruduk gedung DPR di Jakarta, Senin, (25/8/2025)(MI/Usman Iskandar)

SETELAH unjuk rasa yang berujung ricuh di sejumlah daerah dan menimbulkan korban jiwa, sejumlah partai politik mengingatkan anggotanya di parlemen. Partai bahkan menyatakan siap dievaluasi tunjangan dan fasilitasnya. 

DPP Partai Golkar menyampaikan bahwa Fraksi Partai Golkar siap untuk ditinjau serta dievaluasi tunjangan dan fasilitasnya. 

"Kami sudah nyatakan kemarin bahwa kami siap atas evaluasi, revisi bahkan pembatalan sekalipun,”  kata Ketua Fraksi sekaligus Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji dikutip Metrotvnews.com, Sabtu (30/8).

Instruksi yang mirip disampaikan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) melalui akun Instagram-nya, @amanatnasional.

Dalam unggahan bertajuk ”Maklumat Ketua Umum!” itu disebutkan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menginstruksikan kepada seluruh anggota DPR dan DPRD dari PAN untuk bertindak, berpenampilan, dan berbicara sesuai kepatutan.

Zulkifli juga meminta agar anggotanya di parlemen rendah hati dalam mendengar aspirasi ataupun merespons kritik publik.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahkan menyatakan dukungan pada keputusan DPR untuk meniadakan tunjangan rumah anggota DPR.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan Fraksi Gerindra menyetujui penghentian tunjangan-tunjangan anggota dewan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

"Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” kata Budisatrio dikutip Antara, Sabtu (30/8)

Budisatrio juga menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Ia memerintahkan agar seluruh anggota fraksi tetap berada di Indonesia serta turun langsung untuk berkomunikasi dan memahami keresahan masyarakat saat ini.

Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani turut merespons gelombang protes yang menyebabkan meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis polisi.

"Pertama-tama tentu saja atas nama anggota DPR dan pimpinan DPR, sekali lagi saya meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna," kata Puan Maharani usai ke rumah duka Affan Kurniawan di Jakarta, Sabtu (30/8)

Saat ditanya soal tunjangan rumah DPR, Puan menegaskan bahwa fasilitas tersebut hanya berlaku hingga Oktober mendatang. (P-4)