
PARTAI Golkar menginstruksikan kadernya untuk sensitif terhadap tuntutan rakyat. Kader diminta belajar dari polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
"Gelombang demonstrasi terkait kenaikan PBB-P2 harus menjadi pelajaran penting bagi para kepala daerah dan anggota DPRD. Kebijakan fiskal yang langsung bersentuhan dengan rakyat menuntut sensitivitas tinggi dan kreativitas, solusi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (29/8).
Kader Golkar yang berada di DPRD juga diminta peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman politiknya. Hal ini agar memahami dan sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Program kerja pemerintahan pusat harus mendapatkan dukungan penuh dari daerah. Anggota DPRD adalah penghubung utama antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah," ucap Sarmuji.
Dalam upaya peningkatan kapasitas itu, Golkar menggelar kegiatan Upgrading dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia tahun 2025. Kegiatan itu akan berlangsung dalam tiga gelombang di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, pada pertengahan September 2025.
Adapun kegiatan ini mengusung tema 'Peningkatan Profesionalitas Anggota Fraksi Partai Golkar dalam Menjalankan Peran, Tugas, dan Fungsinya'. Sarmuji mengatakan ini merupakan langkah strategis partai untuk memperkuat kapasitas kader di legislatif daerah.
"Upgrading dan bimbingan teknis ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi merupakan langkah strategis Partai Golkar untuk memperkuat kapasitas kader di legislatif daerah. Kami ingin seluruh anggota DPRD dari Partai Golkar memahami dengan baik arah dan prioritas pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," ucap Sarmuji. (Fah/P-3)