Telkom Pacu Digitalisasi Daerah Lewat Borneo Digital Summit 2025

(kiri ke kanan) Direktur Human Capital Management Telkom Henry Christiadi, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Akmal Malik, M.Si., Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB Cahyono Tri Birowo, ST.,MTI., Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi Aris Kurniawan, S.Sos., Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri Ir. Suprayitno, MA., dan EVP Telkom Regional IV Kalimantan Rachmad Dwi Hartanto pada acara Borneo Digital Summit 2025, di Balikpapan, pada Kamis (3/7). Foto: Telkom

Sebagai bagian dari komitmennya dalam membangun ekosistem digital yang tangguh dan berdaya saing global, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus mendorong percepatan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan. Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Borneo Digital Summit 2025 yang digelar di Balikpapan, Kamis (3/7).

Acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Akmal Malik, M.Si., Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB Cahyono Tri Birowo, ST.,MTI., Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi Aris Kurniawan, S.Sos., M.Comn., Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri Ir. Suprayitno, MA. Turut hadir pula Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur Network Telkom Nanang Hendarno, Direktur Human Capital Management Telkom Henry Christiadi, dan EVP Telkom Regional IV Kalimantan Rachmad Dwi Hartanto.

Mengusung tema “Lead the Change, Win the Future: Digital Victory in B2B”, ajang ini menjadi forum strategis yang menandai dimulainya berbagai inisiatif digital di wilayah Kalimantan, sekaligus seruan untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi dalam menghadapi tantangan era digital.

Percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah sebagai fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan partisipatif menjadi fokus utama acara ini. Telkom pun hadir sebagai katalisator digitalisasi, menyediakan infrastruktur digital, solusi terintegrasi, dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah.

Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, menyampaikan bahwa ⁠Borneo Digital Summit merupakan wujud komitmen dan kolaborasi TelkomGroup untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah di Kalimantan.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini saat memberikan sambutan pada acara Borneo Digital Summit 2025, di Balikpapan, pada Kamis (3/7).

“Telkom bukan saja penggerak untuk transformasi digital, tetapi juga institusi strategis pemerintah yang memiliki kewajiban dan tugas untuk menjadi katalis perkembangan digital di indonesia. Tugas tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan baik dan tidak bisa kita lakukan sendirian, kuncinya adalah kolaborasi,” ungkap Dian.

Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa Telkom memiliki tiga tugas utama, yaitu membangun infrastruktur digital, platform digital, dan layanan digital. Tanpa infrastruktur digital, digitalisasi tidak mungkin terlaksana. Pembangunan platform dan layanan digital pun menjadi penunjang penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

“Semoga ini bisa menjadi forum kolaborasi antara Telkom dengan para pemangku kepentingan, sehingga ke depannya kita bisa bersama-sama menjalankan digitalisasi yang menjadi salah satu visi pemerintahan saat ini. Digitalisasi ini bukan merupakan pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan,” tutup Dian.

Borneo Digital Summit 2025 Diakhiri Sesi Focus Group Discussion

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini (kedua dari kiri) saat menyerahkan cinderamata kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Akmal Malik, M.Si. (kedua dari kanan), didampingi oleh Direktur Human Capital Management Telkom Henry Christiadi (paling kiri) dan EVP Telkom Regional IV Kalimantan Rachmad Dwi Hartanto (paling kanan). Foto: Telkom

Borneo Digital Summit 2025 ditutup dengan sesi Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan mitra strategis dari kalangan pemerintah daerah, industri, dan praktisi teknologi.

Telkom pun menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian terkait sebagai pembicara utama. Di antaranya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Akmal Malik, M.Si. yang membahas mengenai ‘Penguatan Otonomi Daerah melalui Digitalisasi Pelayanan Publik dan SPBE’, kemudian Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB Cahyono Tri Birowo, ST.,MTI. dengan mengangkat topik ‘Transformasi Digital Pemerintahan dan Integrasi SPBE sebagai Fondasi Pembangunan Pemerintahan Digital yang Efisien dan Transparan’, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Komdigi Aris Kurniawan, S.Sos., M.Comn. yang memberikan paparan terkait ‘Teknologi Digital Pemerintah’, serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri Ir. Suprayitno, MA. yang membawakan topik ‘Optimalisasi Pembangunan Daerah Berbasis Data Digital dan Inovasi Teknologi’.

Sesi ini menjadi ruang diskusi guna merumuskan langkah-langkah implementatif dalam percepatan transformasi digital, serta menyatukan visi antara penyedia solusi dan pelaksana kebijakan di daerah.

EVP Telkom Regional IV Kalimantan, Rachmad Dwi Hartanto, menyampaikan bahwa transformasi digital pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri. Oleh karena itu, iperlukan sinergi lintas sektor dan pendampingan dari mitra yang memiliki kompetensi digital, sehingga program SPBE dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Menurut Rachmad, optimalisasi anggaran pemerintah, penyusunan strategi digital yang matang, serta pemanfaatan teknologi yang relevan juga menjadi kunci dalam mendorong lompatan digital yang nyata di daerah.

Melalui Borneo Digital Summit 2025, Telkom memperkuat komitmennya sebagai penggerak digitalisasi nasional. Dengan kolaborasi yang erat antara pemangku kepentingan, Telkom optimis seluruh inisiatif digitalisasi di sektor pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan layanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah.