
Para sopir truk sempat demo di Jalan Medan Merdeka Selatan karena menolak penindakan truk over dimension over load (ODOL). Truk-truk ini dinilai memicu kecelakaan dan merusak jalan karena membawa muatan melebihi yang seharusnya.
Terkait permasalahan itu. Slamet Barokah, Ketua Asosiasi Sopir Logistik Indonesia, dan Rusli dari Serikat Pekerja Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia, punya pandangan sendiri soal paradigma ini.
Slamet mengatakan mendukung aturan zero ODOL, tapi meminta pemerintah mencari tahu penyebab truk ODOL masih marak digunakan.
“Sebetulnya fakta di lapangan enggak seperti itu (pemicu kecelakaan dan jalan rusak). Faktanya, kami tuh sepakat dengan aturan itu, secara aturan itu meringankan kami. Tapi aturan itu nggak lihat akar permasalahan, nggak mau mencari tahu penyebab kenapa kami ODOL,” kata Slamet usai audiensi dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta Pusat, Rabu (2/7).

Slamet mengungkapkan sopir kerap terjepit di antara tuntutan pengguna jasa dan aturan pemerintah. Jika menolak muatan berlebih, sopir kehilangan pekerjaan.
“Jangan kami yang diadu sama pengguna jasa kami. Ketika pengguna jasa kami mengharuskan saya itu muat 20 ton, ini kendaraan saya ini Fuso, 20 ton. Padahal kapasitas menurut undang-undang hanya 7 ton. Berarti sudah 13 ton itu kelebihannya," jelas dia.
"Ketika kami menolak itu, mereka cari kendaraan yang lainnya. Dan saya nganggur. Ketika saya nganggur karena manut sama pemerintah, saya nggak bisa kerja. Dan pemerintah nggak hadir dalam permasalahan yang saya alami,” tambah dia.

Sementara itu, Rusli menilai larangan ODOL justru bisa berdampak positif bagi para sopir, asalkan dibarengi dengan penegakan aturan kepada semua pihak, termasuk pengguna jasa.
“Jujur saja, ini kan yang pertama itu adalah masalah kebutuhan pasar. Kayak abang kita kalau nggak berani muat yang banyak nggak dapat order. Yang berani muat banyak itu dapat order. Ini yang harus pemerintah itu harus sosialisasi dan berikan penjelasan-penjelasan kepada pengguna jasa,” kata Rusli.
Rusli menambahkan, jika zero ODOL diterapkan dengan konsisten, sopir bisa berbagi muatan, pungutan liar berkurang, dan uang jalan bisa dibawa pulang.
“Petugas yang biasanya pungli pun tidak ada alasan dia lagi untuk pungli. Karena sudah sesuai dengan standar. Secara positif kan gitu. Uang jalan yang biasanya habis di jalan, disawer kepada oknum-oknum petugas, akhirnya bisa dibawa pulang ke rumah. Itu sisi positifnya,” kata Rusli.

Namun ia juga mengingatkan agar pemerintah mengantisipasi kenaikan harga barang akibat pengurangan muatan.
“Supaya harga barang itu nanti sampai di masyarakat tidak mahal. Bisa juga jalan tol. Kalau mobil truk sekian di subsidi juga. Kalau nggak harga barang di masyarakat akan naik. Jadi itu yang perlu semua dikaji. Ujung-ujungnya ini adalah masyarakat mendapatkan harga barang yang sama selama ini. Jangan sampai terjadi kenaikan. Kasian,” pungkas Rusli.

Aksi demo sopir truk hari ini sudah dibubarkan oleh pihak kepolisian. Sempat ada ketegangan antara masa dengan polisi.
Polisi juga mengamankan 6 orang saat membubarkan aksi unjuk rasa sopir truk yang menolak kebijakan Over Dimension Over Load (ODOL).
Hal ini di ungkap oleh Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Ashabul Kahfi saat diwawancara usai demo di bubarkan.
“Tadi ada beberapa yang kita amankan, namun nanti kita akan Mintai keterangan lebih lanjut,” ujarnya, Rabu (2/7).
“Kurang lebih tadi ada 6 orang yang ditangkap,” ucap dia.