Trump Batalkan Pendanaan Proyek Kereta Cepat California Senilai USD 4 Miliar

Foto udara pembangunan jembatan kereta cepat yang menghubungkan California dan Fresno di California, Amerika Serikat, Minggu (8/6/2025). Foto: Fred Greaves/Reuters

Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Departemen Perhubungan akan mencabut pendanaan pemerintah AS sebesar USD 4 miliar untuk proyek Kereta Api Cepat California.

"Proyek ini terlalu mahal, terlalu diatur, dan tidak pernah terlaksana," kata Trump dalam sebuah unggahan di media sosial. "Jalur kereta api yang dijanjikan kepada kita masih belum ada dan tidak akan pernah ada."

Dalam pernyataan terpisah dari Trump, departemen tersebut mengatakan tidak ada jalur yang layak untuk proyek Kereta Cepat dan sedang mempertimbangkan untuk menarik kembali dana tambahan terkait proyek tersebut.

Mengutip Reuters, para pejabat California menyebut tindakan tersebut ilegal. Ini adalah yang terbaru dari serangkaian perselisihan antara Trump dan California, termasuk mengenai atlet transgender , aturan kendaraan listrik , penggunaan pasukan Garda Nasional di Los Angeles, dan bahkan mengenai harga telur .

"California sedang mempertimbangkan segala opsi untuk melawan tindakan ilegal ini," kata Gubernur California Gavin Newsom dalam sebuah pernyataan.

Badan Perkeretaapian Federal menerbitkan laporan setebal 315 halaman bulan lalu yang menyebutkan tenggat waktu yang terlewat, kekurangan anggaran, dan proyeksi jumlah penumpang yang dipertanyakan.

Masalah utama yang dikutip mencakup bahwa California belum mengidentifikasi dana tambahan sebesar $7 miliar yang dibutuhkan untuk membangun segmen awal sepanjang 171 mil antara Merced dan Bakersfield dan proyek tersebut belum mulai memasang rel.

Sistem Kereta Cepat California merupakan sistem dua fase sepanjang 800 mil (1.287 km) yang direncanakan dengan kecepatan hingga 220 mil per jam yang bertujuan untuk menghubungkan San Francisco dengan Los Angeles dan Anaheim, dan pada fase kedua, meluas ke utara hingga Sacramento dan ke selatan hingga San Diego.

Keseluruhan proyek San Francisco-Los Angeles awalnya seharusnya selesai pada tahun 2020 dengan biaya USD 33 miliar, tetapi sekarang telah melonjak dari USD 89 miliar menjadi USD 128 miliar.

"Membatalkan hibah ini tanpa alasan bukan hanya salah — tetapi juga ilegal," kata CEO California High-Speed Rail Authority, Ian Choudri.

"Ini adalah perjanjian yang mengikat secara hukum, dan Otoritas telah memenuhi semua kewajibannya ... Ini bukan saatnya bagi Washington untuk mengabaikan masa depan transportasi Amerika."

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyaksikan presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye saat menyampaikan paparan pada pertemuan makan siang multilateral dengan para pemimpin Afrika di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (9/7/2025). Foto: Jim Watson/AFP

Pihak berwenang menambahkan bahwa proyek tersebut "segera mendekati fase pembangunan rel, dengan 171 mil sedang dalam tahap konstruksi dan desain aktif, 15.500 lapangan kerja tercipta, dan lebih dari 50 struktur utama telah selesai."

Newsom saat ini memiliki usulan anggaran di hadapan legislatif untuk menambah pendanaan setidaknya USD 1 miliar per tahun selama 20 tahun ke depan "dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan segmen operasi awal proyek."

Dalam sebuah unggahan di platform media sosial X, Menteri Perhubungan Sean Duffy mengatakan, "Newsom dan proyek kereta api berkecepatan tinggi California yang gagal total merupakan cerminan ketidakmampuan pemerintah dan kemungkinan korupsi."

Newsom menanggapi postingan tersebut, "Tidak akan menerima saran dari orang yang tidak bisa menerbangkan pesawat."

Para pemilih menyetujui USD 10 miliar untuk proyek tersebut pada tahun 2008. Departemen Perhubungan di bawah mantan Presiden Joe Biden memberikan proyek tersebut sekitar USD 4 miliar.

Pada tahun 2021, Biden mengembalikan hibah sebesar 929 juta untuk kereta api berkecepatan tinggi California yang telah dicabut Trump pada tahun 2019 setelah presiden dari Partai Republik tersebut menyebut proyek tersebut sebagai "bencana" dan negara bagian tersebut berhasil menggugat.