Anggaran Kehutanan 2026 Naik, Kemenhut Fokus Rehabilitasi dan Penertiban Izin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan pagu anggaran 2026 sebesar Rp6,039 triliun sejalan dengan percepatan arah kebijakan pembangunan kehutanan.

“Salah satunya meliputi perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air, termasuk rehabilitasi hutan dan pengendalian kebakaran,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (7/9/2025).

Langkah berikutnya, ujar Raja Juli, adalah penguasaan hutan yang berkeadilan dengan memberikan akses kelola masyarakat serta penertiban izin. Selain itu, pemanfaatan hutan juga diarahkan untuk ketahanan pangan dan energi melalui pengembangan agroforestry, multiusaha kehutanan, dan hilirisasi produk hutan.

“Selanjutnya, implementasi One Map Policy untuk mengurangi konflik lahan, serta digitalisasi layanan kehutanan sebagai bagian dari modernisasi tata kelola,” ujarnya.

Dengan pagu anggaran yang ditetapkan, Kemenhut memperkirakan dapat mendorong serapan investasi hingga Rp21 triliun, menyerap lebih dari 400 ribu tenaga kerja, serta mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 15 persen dari sektor kehutanan.

Anggaran Rp6,039 triliun ini mengalami peningkatan Rp1,105 triliun dibandingkan pagu indikatif 2026.

Raja Juli menjelaskan, tambahan anggaran akan digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp628,8 miliar dan belanja nonoperasional Rp477,1 miliar.

“Ini untuk mendukung program prioritas Presiden, antara lain agroforestry (Perpres 12/2025), penertiban kawasan hutan dan pemulihan ekosistem (Perpres 5/2025), rehabilitasi hutan, operasi pemadaman kebakaran hutan, serta penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan Negeri,” katanya.

Hasil Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 akan diteruskan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

Sementara itu, Komisi IV DPR RI meminta agar program kerja Kemenhut 2026 lebih berfokus pada upaya menjaga kelestarian, perlindungan, dan pengamanan hutan, pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan kehutanan berkelanjutan.