AS Sanksi Pelapor HAM PBB yang Ungkap Perusahaan Terlibat Genosida

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA – Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada hari Rabu terhadap Pelapor Khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, yang telah mendokumentasikan genosida Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza dalam beberapa laporan, dan menyerukan penuntutan terhadap mereka yang terlibat.

“Hari ini, saya menjatuhkan sanksi kepada Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia, Francesca Albanese, atas upayanya yang melanggar hukum dan memalukan dalam mendesak Pengadilan Kriminal Internasional untuk mengambil tindakan terhadap pejabat, perusahaan, dan eksekutif AS dan Israel,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sebuah postingan di Twitter.

“Tidak akan ada lagi toleransi terhadap kampanye perang politik dan ekonomi Albanese melawan Amerika Serikat dan Israel,” tambah Rubio. Sanksi tersebut kemungkinan besar akan mencegah Albanese bepergian ke AS dan akan memblokir aset apa pun yang dimilikinya di negara tersebut.

Dalam kapasitasnya, Albanese telah mengeluarkan beberapa laporan yang mendokumentasikan genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023. Laporan terbarunya, yang dikeluarkan bulan ini, mengungkap  lebih dari 60 perusahaan global, termasuk perusahaan senjata dan teknologi terkenal, mendukung operasi militer Israel di Gaza dan permukiman di Tepi Barat.

Laporan tersebut menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut—termasuk Lockheed Martin, Leonardo, Caterpillar, dan Hyundai, serta raksasa teknologi seperti Google (Alphabet), Amazon, dan Microsoft—terlibat dalam memasok senjata dan peralatan kepada Israel atau memfasilitasi alat pengawasan, sehingga berkontribusi terhadap kehancuran dan pelanggaran hak asasi manusia di Gaza.

Kemarin, Albanese meminta tiga negara Eropa untuk memberikan penjelasan atas izin “wilayah udara aman” bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu – yang dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas tuduhan kejahatan perang di Gaza – dalam perjalanannya ke Amerika Serikat.

“Pemerintah Italia, Prancis, dan Yunani harus menjelaskan mengapa mereka memberikan wilayah udara dan perjalanan yang aman kepada Benjamin Netanyahu, yang dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional dan harus ditangkap,” kata pelapor PBB dalam sebuah postingan di Twitter.

Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu pada 21 November 2024, atas tuduhan melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Netanyahu saat ini sedang melakukan kunjungan ketiga ke Amerika sejak Donald Trump kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan presiden kedua.

Ini adalah eskalasi terbaru yang dilakukan pemerintahan Trump ketika mereka melakukan kampanye melawan ICC, setelah mereka memberikan sanksi kepada empat hakimnya setelah pengadilan tahun lalu. Hakim-hakim itu disanksi karena mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanannya saat itu, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang di Gaza.

Rubio juga menuduh Albanese telah "menyebarkan antisemitisme tanpa malu-malu, menyatakan dukungan terhadap terorisme, dan secara terbuka menghina Amerika Serikat, Israel, dan Barat". Tindakan AS ini akan memicu reaksi keras dari mereka yang menuntut pertanggungjawaban atas jumlah korban warga sipil akibat serangan militer Israel di Gaza.

Pelapor khusus tersebut telah lama berpendapat bahwa pemerintah Barat tidak berbuat banyak untuk mendukung hak-hak warga Palestina di wilayah pendudukan Palestina, dan sikapnya yang blak-blakan ini telah menarik dukungan signifikan di antara mereka yang menuduh para pemimpin Israel dan AS mempersenjatai tuduhan antisemitisme untuk membungkam kritik terhadap kebijakan mereka.