ICMI: Kemarahan Publik Berakar dari Kondisi Ekonomi

IKATAN Cendekiawan Muslim Indonesia menyoroti situasi politik dan eskalasi demonstrasi yang terjadi di Indonesia dalam sepekan terakhir. ICMI mendesak agar dilakukan evaluasi kebijakan fiskal dan praktik ekonomi.

Ketua Umum ICMI Arif Satria mengatakan evaluasi kebijakan fiskal dan praktik ekonomi penting dilakukan agar kebijakan tersebut sejalan dengan rakyat, bukan menjadi beban baru. "ICMI memandang bahwa kemarahan publik seringakali berakar dari kondisi ekonomi yang sulit," kata Arif dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 3 September 2025.

Dia melanjutkan, faktor lain yang turut melatari besarnya kemarahan publik pada sepekan belakangan ialah minimnya empati pejabat publik hingga wakil rakyat di tengah situasi ekonomi yang sulit.

Menurut Arif, minimnya empati pejabat publik dan wakil rakyat terlihat dari narasi-narasi mereka yang tak sejalan dengan kondisi rakyat, mewahnya gaya hidup, hingga kebijakan yang tak pro-rakyat. "Kesadaran dan tanggung jawab adalah kunci untuk meredam gejolak sosial dan mengembalikan kepercayaan publik," ujar dia.

Adapun demonstrasi yang dimulai sejak 25 Agustus hingga 1 September lalu diwarnai dengan banyak tindakan represifitas aparat. Puncaknya, pada Kamis, 28 Agustus seorang pengemudi ojek online atas nama Affan Kurniawan tewas dilindas kendaraan taktis milik Korps Brimob Polri.

Tewasnya Affan kemudian memicu eskalasi demonstrasi di pelbagai wilayah Tanah Air. Bukannya mereda setelah kematian Affan, tindakan represifitas aparat masih terus berlanjut. Polisi bahkan menembakan gas air mata ke area kampus Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasuntan, Jawa Barat.

Tindakan represifitas aparat itu seakan mendapat legitimasi dari Presiden Prabowo Subianto dengan memerintahkan Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas demonstran yang dianggap melakukan vandalistis. Di sisi lain, Prabowo juga menghadiahi kenaikan pangkat kepada aparat yang terluka.

Arif Satria mengatakan, demonstrasi sejatinya merupakan hak konstitusional warga negara, dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Namun, tindakan kekerasan dalam demonstrasi haruslah dihindari

ICMI, kata dia, mendorong dilakukannya pendekatan dialog dalam penanganan demonstrasi alih-alih menggunakan pendekatan kekerasan. "Kecendekiaan menuntut untuk mencari solusi dengan akal sehat, bukan dengan tindakan yang berujung pada kekerasan," ucap dia.

ICMI juga meminta Presiden Prabowo dapat mengambil langkah tegas, cepat, dan bijak dalam mengatasi situasi yang terjadi saat ini. Penanganan hukum juga mesti dilakukan secara transparan untuk memastikan keadilan terus dijunjung tinggi.

"ICMI juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menunggangi momentum demonstrasi untuk kepentingan politik sempit dan memecah belah bangsa," kata Arief.