Kemendikdasmen Sebut Seluruh Dinas Provinsi di Indonesia Siap dalam Pelaksanaan Program PJJ

Guru piket mengajar secara daring karena penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ).(Dok. MI/Susanto)

SELURUH dinas pendidikan provinsi di Indonesia menyatakan kesiapannya dalam pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh (PJJ). Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Kemendikdasmen, Saryadi Guyatno, mengatakan bahwa dalam rapat koordinasi bersama dinas pendidikan provinsi seluruh Indonesia pekan lalu, mereka sangat antusias dengan program ini.

“Seluruh dinas pendidikan provinsi yang kami undang sangat antusias dengan program PJJ. Mereka menyatakan kesiapan dalam melaksanakan PJJ. Saat ini sedang berproses untuk mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan yang menjadi target pelaksana replikasi PJJ,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin (1/9).

Lebih lanjut, Saryadi menambahkan bahwa Kemendikdasmen sendiri menargetkan pelaksanaan PJJ dapat dilakukan minimal di satu sekolah di setiap satu provinsi seluruh Indonesia pada tahun depan.

“Kami menargetkan 1 provinsi minimal 1 sekolah di tahun 2026,” ujar Saryadi.

Perlu diketahui, Kemendikdasmen telah menyiapkan peta jalan pelaksanaan PJJ yang direncanakan akan diimplementasikan di setiap provinsi di Indonesia, untuk mengurangi anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) jenjang pendidikan menengah.

Pascauji terap pelaksanaan PJJ di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia, Kemendikdasmen menargetkan implementasi program PJJ dapat dilakukan secara lebih luas.

Secara bertahap program PJJ ini tidak hanya di sekolah Indonesia di luar negeri saja, tetapi juga di sekolah-sekolah lainnya di Indonesia.

Sesuai peta jalan penerapan kebijakan PJJ, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan PJJ. Selain itu, pemerintah juga melakukan rangkaian sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang PJJ.  

Targetnya, setiap satu provinsi nanti akan memiliki satu sekolah induk yang membuka program Pendidikan Jarak Jauh, sehingga anak-anak yang tidak bisa sekolah tatap muka karena berbagai kondisi seperti atlet, atau karena harus bekerja, dan sebagainya bisa tetap mendapatkan layanan pendidikan.

Pada 2025 ini, uji terap direncanakan akan menyasar 100 murid. Angka ini diharapkan dapat bertambah secara signifikan pada 2027.

Pada 2027, pemerintah daerah pada 34 provinsi diharapkan dapat mereplikasi program PJJ. Dengan jumlah minimal 100 murid per provinsi, maka diestimasikan akan ada 3.400 murid yang dapat mengakses Pendidikan Jarak Jauh pada tahun 2027.

Pada 2028, pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih proaktif dalam menyelenggarakan PJJ, dengan demikian dapat semakin menjangkau ATS. Pada 2029, diharapkan ada sekolah jarak jauh nasional.

Sebagai informasi, saat ini masih ada sekitar 3,9 juta ATS di Indonesia, di mana sekitar 25 persen di antaranya merupakan anak yang berada di jenjang pendidikan menengah. Mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan menengah karena sejumlah alasan, seperti tidak adanya biaya, bekerja, menikah, hingga jarak rumah dan sekolah yang terlalu jauh. (H-3)