Kerugian pascademo di DKI Jakarta capai Rp55 miliar

Kerusakan itu, di antaranya dialami oleh dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yakni PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta. Selain itu, kerusakan juga terjadi pada sejumlah kamera pengawas (CCTV) yang tersebar di wilayah ibu kota.

Dari jumlah tersebut, kerugian akibat kerusakan infrastruktur PT MRT Jakarta sebesar Rp3,3 miliar, kemudian kerusakan infrastruktur Transjakarta sekitar Rp41,6 miliar, sementara kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya Rp5,5 miliar.

"Total kerusakan Rp55 miliar," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.

Dia mengatakan terdapat 22 halte Transjakarta, baik Bus Rapid Transit (BRT/jalur khusus) maupun non-BRT, ditambah satu pintu tol yang rusak imbas unjuk rasa pada pekan lalu.

Dari jumlah tersebut, enam halte Transjakarta di antaranya dibakar dan dijarah, lalu 16 halte lainnya dirusak dan dijadikan sasaran vandalisme oleh oknum tak bertanggung jawab.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sambung dia, sudah mulai memperbaiki seluruh halte yang mengalami kerusakan itu sejak Sabtu (30/8).

"Seluruh halte yang dirusak tersebut, mulai dari hari Sabtu sudah dilakukan pembersihan, dan segera akan kami lakukan perbaikan. Mudah-mudahan, baik yang rusak sedang, rusak berat, bisa kami selesaikan tanggal 8 atau 9 September 2025," ujar Pramono.

Lebih lanjut, dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta menggunakan dana kontijensi atau dana cadangan yang disisihkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur tersebut.

"Untuk penggunaan anggaran, kami sudah meminta izin kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pendampingan. Untuk itu, yang digunakan adalah dana kontinjensi," jelas Pramono.

Tak berhenti sampai di situ, dia mengungkapkan Pemprov DKI juga mengeluarkan dana sebesar Rp18 miliar untuk program tarif gratis layanan Transjakarta dan MRT selama satu pekan, mulai 31 Agustus hingga 7 September 2025.

Turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri dan Pangdam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi.

"Semua Forkopimda hadir lengkap dan kami membahas beberapa hal, dan ada beberapa hal yang menjadi keputusan, kemudian kami tindak lanjuti di lapangan," imbuh Pramono.