MenPANRB Minta Anggaran Ditambah Rp 314,7 Miliar pada 2026

Rapat Komisi II DPR RI bersama Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (30/6/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengusulkan tambahan anggaran untuk Kementerian PANRB senilai Rp 314,7 triliun.

Tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk mengakomodasi kebutuhan anggaran 2026 dan pemenuhan aspek tata kelola pemerintahan, dari proses kelembagaan akuntabilitas sampai peranan publik dan digitalisasi.

“Untuk itu kami ingin menyampaikan permohonan usulan untuk penambahan anggaran di tahun 2026 sebanyak Rp 314,746,280,000. Ini angkanya keriting karena memang kami menghitung betul kebutuhan kami,” ucap Rini dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7).

Rini menambahkan, usulan tersebut ditujukan untuk menambah program dukungan manajemen yang sebesar Rp 162,149,070,000 dan program teknis sebanyak Rp 152,597,210,000.

Untuk Pagu Indikatif tahun 2026, KemenPANRB mendapatkan alokasi sebesar Rp 208,158,536,000. Alokasi tersebut terdiri dari program dukungan manajemen sebanyak Rp 162,668,536,000 dan anggaran program teknis hanya untuk kebutuhan platform digital manajemen ASN sebanyak Rp 41,500,000.

“Sehingga anggaran yang total dari kementerian PAN-RB (dengan usulan tambahan anggaran) menjadi Rp 522,940,816,000,” sebut Rini.

Ia menyatakan bahwa alokasi pagu indikatif tahun 2026 sebelum ditambah usulan tambahan belum mengakomodasi kebutuhan anggaran untuk menjalankan sejumlah program prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, termasuk sembilan arahan Presiden di dalamnya.

Rini menambahkan bahwa banyak intervensi dari Kementerian PANRB yang dibutuhkan.

“Tentunya banyak sekali intervensi dari Kementerian PANRB terkait pemenuhan aspek tata kelola pemerintahan dari mulai proses proses kelembagaan akuntabilitas sampai pernak publik dan digitalisasi,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa fokus program Kementerian PANRB pada 2026 akan diarahkan untuk pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi tahap pertama. Program ini mencakup penguatan akuntabilitas kinerja, transformasi manajemen ASN berbasis talenta, pelayanan publik omnichannel, reformasi proses bisnis pemerintahan yang lebih gesit dan kolaboratif, serta transformasi digital.

“Transformasi digital tentunya akan memberikan dukungan penuh terhadap prioritas Bapak Presiden,” tegas Rini.