Penjualan Motor Listrik 2025 Turun Drastis, Cuma 11 Ribuan Unit

Penjualan motor listrik periode semester I disebut alami perlambatan. Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setyadi tak menampik salah satu faktornya karena ketidakpastian rencana subsidi dari pemerintah.

"Sebenarnya kalau tanya masalah subsidi, jangan ke saya. Karena memang sekarang bolanya ada di pemerintah, tapi menurut saya tinggal keputusan pemerintah seperti apa nanti," ucap Budi dihubungi kumparan, Minggu (31/8).

Budi mengaku, penjualan motor listrik pada paruh pertama tahun ini jumlahnya hanya berkisar belasan ribu unit dibanding periode yang sama tahun 2024 lalu.

"Kalau kami hitung semester I itu mungkin sekitar 11-12 ribu unit, selama tahun 2024 bisa mencapai antara 60-70 ribu unit. Tapi jelas kan tidak begitu bisa dibandingkan apple-to-apple karena tahun lalu ada subsidi," imbuhnya.

Menilik laman Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua atau Sisapira mencatatkan penyerapan motor listrik sebanyak 11.532 unit selama 2023 dan 62.541 unit selama tahun 2024.

Angka distribusi yang menurun drastis tersebut membuat asosiasi memprediksi penjualan motor listrik hingga tutup tahun 2025 hanya berkisar 20-30 ribu unit. Artinya ada perbedaan cukup signifikan dibanding perolehan tahun 2024 sebesar 52-68 persen.

"Mungkin kalau sudah ada kepastian (subsidi) di awal, industri bisa lebih kreatif untuk menyiapkan program pemasaran sehingga penjualan bisa saja lebih baik lagi," jelas Budi.

Sebelumnya Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin, Mahardi Tunggul Wicaksono sudah pernah memaparkan perihal sinyal realisasi program subsidi motor listrik untuk tahun ini.

"Usulan-usulan datang dari industri yang diwakili asosiasi. Setelah sampai ke kami, usulan itu dibahas bersama pimpinan asosiasi dan kementerian atau lembaga terkait," kata Tunggul di Jakarta awal pekan kemarin.

Dijelaskannya, pemerintah memang masih mengkaji program bantuan tersebut. Termasuk soal bagaimana skema subsidinya hingga rencana realisasi yang diharapkan benar-benar bisa terlaksana tahun ini.

"Sejauh ini masih dalam proses, kami menunggu arahan lebih lanjut. Karena sudah menjadi kebutuhan, kami terus diskusikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Jadi ditunggu saja," terang Tunggul singkat.