Sikap Gerindra atas Tuntutan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

MASYARAKAT Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar unjuk rasa besar-besaran menuntut mundurnya Bupati Pati Sudewo pada Rabu, 13 Agustus 2025, di depan Kantor Bupati Pati. Mereka menuntut Sudewo mundur setelah sejumlah kebijakannya yang kontroversial, di antaranya kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen serta mengubah ketentuan hari sekolah.

Sudewo telah membatalkan kedua kebijakan tersebut setelah mendapat protes luas dari masyarakat. Namun ribuan warga Pati tetap berunjuk rasa untuk menuntut Sudewo mundur. “Lengserkan Sudewo,” kata Teguh Istiyanto, salah seorang koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Selasa, 12 Agustus 2025.

Bersamaan dengan demonstrasi itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket tentang Pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Dewan menilai Bupati Sudewo melanggar sumpah dan janjinya sebagai bupati. Anggota DPRD mempermasalahkan sejumlah kebijakan Sudewo, di antaranya, menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.

Bupati Sudewo menghormati keputusan DPRD Pati itu. “Itu kan hak angket yang dimiliki DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut," kata dia di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu.

Meski demikian politikus Partai Gerindra itu enggan mundur dari jabatannya seperti tuntutan para pendemo. “Saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu. Semuanya ada mekanismenya,” kata dia.

Sudewo mengatakan memahami tuntutan massa yang memintanya lengser. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan bakal memperbaiki cara kepemimpinannya.

Lantas, bagaimana sikap Partai Gerindra atas tuntutan mundur dan pemakzulan terhadap kadernya itu?

Dasco Sebut Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudah On the Track

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tuntutan pemakzulan terhadap Bupati Pati Sudewo oleh DPRD sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dia berujar partainya menghormati proses yang sedang menimpa kadernya itu.

“Kami lihat sudah dilakukan proses-proses yang, menurut saya, sudah on the track, kami hormati proses itu,” ujarnya ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Agustus 2025.

Dasco menyebutkan akan memantau perkembangan tuntutan pemakzulan Sudewo. Menurut dia, pihaknya sudah melakukan rapat evaluasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Wakil Ketua DPR ini mengatakan rapat itu tak hanya membahas tentang protes masyarakat terhadap kebijakan Bupati Pati hari-hari ini, tetapi juga kebijakan kepala daerah lain yang turut menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara masif. “Kami sudah minta kepada Mendagri untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memitigasi,” ucap Dasco.

Gerindra Belum Beri Peringatan kepada Sudewo

Partai Gerindra belum membahas potensi sanksi untuk Bupati Pati Sudewo, yang merupakan kader partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu. “Soal sanksi atau peringatan, itu belum dibicarakan,” kata Dasco.

Dia menuturkan Partai Gerindra belum mengeluarkan keputusan apa pun setelah Sudewo didemo warganya karena kebijakan menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen. “Nanti kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujar dia.

Dalam keterangan terpisah, legislator dari Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong, mengatakan partainya sudah menegur Bupati Pati. Walhasil, ujar dia, kebijakan PBB-P2 yang dinaikkan berkali lipat oleh Sudewo kini telah dibatalkan.

“Kami semua ingin kepala daerah mampu mendengar suara rakyat dan ini langkah awal yang baik untuk memulihkan kepercayaan publik,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR ini dalam keterangan tertulisnya pada Kamis.

Sekjen Gerindra Ingatkan Sudewo Tak Buat Kebijakan yang Beratkan Rakyat

Adapun Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Sugiono meminta Bupati Pati Sudewo tidak membuat kebijakan yang memberatkan masyarakat. “Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra, saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban,” kata Sugiono melalui keterangan tertulis pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Sugiono pun mengingatkan pesan Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kepada semua kepala daerah kader Gerindra. Pesan Prabowo itu, kata Sugiono, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing. “Partai kami adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut,” kata Menteri Luar Negeri itu.

Gerindra Lakukan Pembinaan terhadap Bupati Pati Sudewo

Ketua Organisasi, Kader, dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan partainya melakukan pembinaan terhadap Bupati Pati Sudewo setelah diprotes dan didemo masyarakat Kabupaten Pati. Sudewo merupakan kader Gerindra.

Prasetyo mengatakan pembinaan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jawa Tengah Sudaryono. “Kami sendiri pun selaku ketua organisasi juga melakukan proses pembinaan,” kata Prasetyo saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Menteri Sekretaris Negara ini mengingatkan pejabat publik juga membawa nama baik partai. Sehingga mereka harus berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan atau kebijakan ke publik. Apalagi kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat.

“Dalam perjalanannya juga kita lihat Pak Bupati juga menyampaikan permohonan maaf terhadap statement beliau yang mungkin itulah yang menyebabkan munculnya dinamika yang terjadi sekarang di Kabupaten Pati,” kata dia.

Novali Panji Nugroho, Jamal Abdun Nashr, Ervana Trikarinaputri, Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Alasan Anggota DPR Bilang Bupati Pati Hasil Pilkada Tetap Bisa Dimakzulkan