Zulhas Minta Pengoplos Beras Ditindak & Kopdes Merah Putih Bisa Jadi Solusi

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan pada Peluncuran Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pos Indonesia, Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025). Foto: Muhammad Fhandra Hardiyon/kumparan

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara soal maraknya praktik pengoplosan beras yang merugikan konsumen. Dia menegaskan praktik curang tersebut harus ditindak tegas, sambil menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur, yakni Koperasi Desa Merah Putih.

“Sebelum ditanya soal oplos-oplos, tentu harus ditindak tegas. Tetapi juga kita akan mencoba menyelesaikan secara permanen, kita membangun infrastruktur yang permanen, dengan apa? Koperasi Desa (Kopdes atau Kelurahan Merah Putih),” kata Zulhas kepada wartawan pada Acara Peluncuran Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pos Indonesia, Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (18/7).

Menurutnya, keberadaan Kopdes di setiap desa nantinya bakal memperkuat distribusi beras, termasuk menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP yang selama ini disalurkan melalui Pos Indonesia. Dengan adanya Kopdes, diharapkan rantai distribusi lebih terpantau dan tidak rawan disalahgunakan.

“Sehingga nanti kalau ada bantuan, ada SPHP, bisa masuk selain ke PT Pos, bisa masuk ke Kopdes. Nanti Kopdes itu kan ada di tiap desa,” lanjutnya.

Zulhas mengakui saat ini belum ada infrastruktur distribusi yang solid di level desa, sehingga beras subsidi kerap dicampur dengan beras non-subsidi, lalu dijual kembali dengan harga lebih tinggi namun tetap terlihat murah bagi pembeli. Hal inilah yang menurutnya menjadi celah terjadinya pengoplosan.

“Kalau sekarang ada harga berasnya murah, subsidi, masuk pasar. Yang enggak subsidi, dicampur, kan jadi lebih murah. Kenapa? Karena kita tidak punya infrastruktur. Jadi untuk mengatakan itu permanen. Sementara ya harus ditindak tegas,” tegasnya.

Saat ditanya soal kapan pemerintah akan menyelesaikan persoalan pengoplosan secara menyeluruh, Zulhas tak menjelaskan secara gamblang, dia bilang pentingnya dukungan infrastruktur melalui Kopdes sebagai solusi jangka panjang.

Ilustrasi ngangkut beras. Foto: kumparan

“Nah, kalau selesai permanen tadi, nanti kita punya infrastruktur yang namanya Kopdes. Di tiap desa ada. Selagi dia, pemerintah tidak punya infrastruktur, masuk pasar. Nah, pasar kan bagaimana? Pasar kan, kita kasih dia harga Rp12.500, ya Pak ya? Di pasar Rp15.000. Dicampur, jual Rp14.000, masih untung,” jelasnya.

Dia menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan praktik curang ini menjadi hal yang lumrah. Campur-mencampur beras maupun pengurangan timbangan adalah pelanggaran serius, baik dari sisi hukum maupun moral.

“Kan kita nggak boleh dong membohongi rakyat. Kalau jualan A, ya A. Kalau B, ya B. Ya kan? Hukumnya keras sekali. Mencampur, mengurangi timbangan. Wah, itu berat sekali, ya? Kalau dalam agama itu keras sekali, tuh, itu melanggar, makanya tindak tegas,” ujarnya.

Zulhas menambahkan, pemerintah sedang melakukan upaya serius untuk menangani praktik mafia pangan ini. Satgas Pangan pun diminta untuk terus bekerja di lapangan.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akan menindak tegas pelaku mafia pangan dan korupsi yang menghambat kedaulatan pangan, salah satunya dengan melakukan oplosan beras.

Amran menuturkan, investigasi gabungan mengungkap skandal pengoplosan beras oleh 212 merek. Modus yang digunakan tidak hanya merugikan konsumen dari sisi kualitas, tetapi juga menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp 99 triliun.

“Kalau ini terjadi selama 10 tahun, kerugiannya bisa mencapai Rp 1.000 triliun. Ini harus kita selesaikan bersama,” tegas Amran melalui keterangan tertulis.

Terkait praktik curang mafia beras, pemerintah telah bersurat resmi ke Jaksa Agung, Kapolri, dan Satgas Pangan, yang kini tengah bekerja secara intensif.

“Pengusaha besar sudah diperiksa. Ini harus ditindak tegas, tidak ada pilihan. Kalau kita mau menjadi negara superpower dan menuju Indonesia Emas, tidak boleh ada kompromi terhadap koruptor dan mafia pangan,” ujar Amran.

Amran juga menekankan pentingnya keberpihakan pada masyarakat kecil. Ia menyayangkan praktik pengoplosan beras yang menyebabkan harga beras medium dijual dengan harga premium, hingga selisih dapat mencapai Rp 3.000 per kilogram.

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, pemerintah telah menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan beras sepanjang Juli sebagai bagian dari program perlindungan sosial. Selain itu, sebanyak 1,3 juta ton beras akan disalurkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).