Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Siapkan Demo di Depan KPK Esok

Selain posko di depan Kantor Bupati, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga membuka posko di dekat Gedung DPRD Pati. Posko ini berfungsi sebagai pusat informasi mengenai rencana aksi sekaligus tempat masyarakat menyampaikan aduan terkait kebijakan Bupati Sudewo. Posko tersebut dijadwalkan buka 24 jam hingga hari keberangkatan warga menuju Jakarta.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menamai posko tersebut sebagai Penggalangan Donasi Rp 5.000. "Tuntutannya kami mendesak KPK segera menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus suap proyek di DJKA," ujar petugas posko, Fatih Surajaya, pada Rabu, 20 Agustus 2025.

Sudewo diduga terjerat kasus korupsi terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2022–2024. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Bupati dari Partai Gerindra itu menerima aliran dana dari proyek tersebut.

"Uang yang diterima SDW diduga komitmen fee atas pengadaan proyek," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, ketika ditemui di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Budi menegaskan bahwa penyidik akan mendalami temuan tersebut. Ia juga berjanji menyampaikan perkembangan terbaru terkait proses penyidikan terhadap Sudewo.

Sementara itu, sebanyak 1.245 personel kepolisian diterjunkan saat masyarakat Pati menggelar aksi serentak mengirim surat ke KPK pada Senin, 25 Agustus 2025. "Kami memastikan bahwa pengamanan dilakukan secara maksimal agar kegiatan penyampaian aspirasi, khususnya pengiriman surat ke KPK, berjalan damai tanpa gangguan," ujar Kepala Kepolisian Resor Kota Pati, Komisaris Besar Jaka Wahyudi, pada hari yang sama.

KPK sebelumnya menyebut Sudewo diduga memiliki peran besar dalam pengadaan proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan pada 2021–2022. "Yang bersangkutan, yang kami duga sejauh ini, perannya tidak hanya yang di Solo Balapan sampai Kadipiro," kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 14 Agustus 2025.

Asep menduga Sudewo juga terlibat dalam proyek pembangunan jalur ganda kereta api di sejumlah wilayah, seperti Jawa Barat, Jakarta, Semarang, hingga Tegal. Proyek tersebut berlangsung ketika Sudewo masih menjabat sebagai anggota Komisi Perhubungan DPR. "Sehingga untuk dia, bisa nanti sekaligus untuk penanganannya," ujar Asep.

Jamal Abdun Nashr, M. Rizki Yusrial dan Kakak Indra Purnama berkontribusi dalam tulisan ini.
Pilihan editor: Sudewo Tanggapi Desakan Mundur dari Jabatan Bupati Pati: Saya Amanah