KOMISI I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja secara tertutup dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Pertahanan. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyebut ada beberapa hal yang akan dibahas.
Politikus Partai Golkar ini tak menutup kemungkinan pembahasan akan bergeser ke gelombang aksi demonstrasi sepekan terakhir. “Kami bisa bahas ke sana (aksi demonstrasi), tapi topik utamanya itu adalah tentang anggaran 2026,” ucap Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 1 September 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Tak hanya itu, dia mengungkap bahwa rapat kerja hari ini membahas lebih detail ihwal modernisasi dan peningkatan kapasitas-kapasitas TNI dalam menghadapi perkembangan global ke depan.
Adapun rapat kerja komisi yang membidangi urusan luar negeri, pertahanan ini menjadi agenda pertama setelah DPR digempur demonstrasi berjilid-jilid pada pekan lalu. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR Utut Adianto dan dihadiri sejumlah anggota seperi Dave Laksono, Sukamta, Tubagus alias TB Hasanuddin, Gavriel Novanto, hingga Andina Theresia Narang.
Sementara itu, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan turut hadir. Tampak hadir pula kepala staf dari tiga matra yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal Tonny Harjono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali.
“APBN kan siklus, siklus harus pas mekanismenya. Apa yang dibicarain ya belum tahu kan dari sana," kata Utut Adianto, sebagaimana diberitakan Antara.
Demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Jakarta sejak Senin, 25 Agustus 2025, mulanya menyasar parlemen. Massa aksi menuntut transparansi dan pemangkasan tunjangan anggota DPR. Lembaga legislatif disorot karena besarnya gaji dan tunjangan jabatan anggota mereka yang mencapai lebih Rp 100 juta saban bulan.