BEM KM Unand Beri Batas 7X24 Jam ke Kapolda Sumbar Tanggapi Tuntutan Mereka

PADA Jumat lalu, ribuan massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan pengemudi ojek online (ojol) menggeruduk Markas Besar Polda Sumatera Barat, di Padang, menuntut reformasi kepolisian sebagai bentuk protes terhadap kekerasan polisi saat menangani demonstrasi sebelumnya di Jakarta.

Pada demonstrasi di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir II, Jakarta Pusat, saat pembubaran massa aksi, seorang driver ojol, Affan Kurniawan tewas dilindas kendaraan taktis Brigade Mobil (Brimob) Polda Metro Jaya, pada Kamis malam, 28 Agustus 2025. Affan yang sempat dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) mengembuskan napas terakhirnya. Setelah kematian Affan, tujuh personel Brimob Polda Metro Jaya menjalani pemeriksaan.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia kemudian memasifkan aksi di daerah yang ditujukan kepada Polda masing-masing daerah di hari Jumat tersebut. "Aksi ini instruksi aliansi BEM Seluruh Indonesia untuk memasifkan aksi di daerah ditujukan ke Kapolda,"ujar Presiden BEM KM Universitas Andalas Dedi Irwansyah kepada Tempo, Jumat, 29 Agustus 2025.

Malam harinya, sekitar pukul 20.30, Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta menemui ribuan massa aksi dan sampaikan permintaan maaf atas kejadian yang menewaskan Affan Kurniawan. "Pertama kami meminta maaf atas kejadian yang mengakibatkan saudara kita meninggal dunia, dan seluruh anggota Kepolisian turut prihatin dan mendoakan almarhum"ujar Gatot mewakili Kepolisian pada massa aksi Reformasi Kepolisian, Jumat 29 Agustus 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi yang juga menjadi Koordinator Politik, Hukum dan HAM BEM SI menyampaikan tuntutan dari aliansi mahasiswa dan masyarakat kepada Kapolda Gatot. Tuntutan massa aksi di antaranya:

1. Mengecam aparat kepolisian atas tindakan brutal dan represif yang bertentangan dengan tugas kepolisan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2022.

2. Mengecam seluruh aparat kepolisian atas tindakan kepada pers dan masyarakat yang menyebarluaskan informasi dugaan penyiksaan serta menghentikan segala tindakan yang bertendensi menghalangi hak dan kebebasan berpendapat serta informasi.

3. Mendesak evaluasi menyeluruh atas standar operasional pengamanan massa aksi agar tidak menjadi ancaman.

4. Mendesak seluruh aparat kepolisian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas tindakan tidak profesional dalam proses penegakan hukum dan mewujudkan keadilan serta kepastian bagi korban

5. Mendesak kepolisian dan Komnas HAM atas mengusut tuntas kasus AK dengan memastikan seluruh pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku serta dijatuhinhukuman setimpal tanpa perlindungan sedikitpun

6. Menuntut pertanggungjawaban dan pemberjentian secara tidak hormat kepada pelaku kasus AK dan beberapa korban lainnya

7. Jadikan polisi teman masyarakat bukan penindas bahkan pembunuh masyarakat

8. Tidak menindas rakyat kecil dengan kesalahan-kesalahan kecil yang dicari-cari seperti tilang di rambu lalu lintas.

Tuntutan yang disusun dalam kajian keresahan bersama tersebut, ditandatangani Kapolda Sumbar sebagai jaminan sikap dari Polda. Atas aksi unjuk rasa yang berakhir dengan penandatanganan tersebut, Dedi menyampaikan ketidakpuasannya. “Kita tidak puas, hanya jawaban diplomatis yang kita dapatkan, dan kita penandatanganan yang tentu akan terus di-follow up,” ujar Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan jika tuntutan tidak diindahkan, akan turun kembali kejalan dengan massa yang lebih besar. “Kita tetap mengawal dan tidak akan berhenti, kita akan turun semua berlipat-lipat ganda ketika tuntutan kita tidak diindahkan atau dilaksanakan,” kata Dedi kepada Tempo, Agad, 31 Agustus 2025.

Dedi menambahkan, pihaknya akan menunggu pelaksanaan tuntutan yang sudah disampaikan ke Kapolda Sumbar dalam 7x24 jam. “Kita akan menunggu selambat-lambatnya 7x24 jam,” kata Dedi, menegaskan