Demokrat Minta Tunjangan Anggota DPR Dibatalkan

Ketua Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut Demokrat mendukung tunjangan untuk anggota DPR RI dihentikan.

“Kami ingin mengevaluasi tuntutan dari mahasiswa atau publik yang pada hal ini inginkan tunjangan DPR RI untuk dihentikan, dibatalkan,” ujar Ibas kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Minggu (31/8).

“Tentu kami setuju, kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.

Namun, Ibas tak merinci tunjangan apa yang Demokrat dukung untuk dihentikan. Menurut Ibas, gelombang demonstrasi imbas tunjangan DPR yang dinilai terlalu besar akan menjadi bahan evaluasi Fraksi Demokrat.

“Saya tentunya tidak bisa menjawab secara rinci dan tentunya ada kesekjenan DPR RI, ada badan terkait yang bisa menjelaskan secara utuh. Tapi sebagai pimpinan fraksi, tentunya saya ingin melakukan evaluasi lah atas dasar yang diinginkan masyarakat,” ucap Ibas.

“Saya tahu hingga hari ini kami pun di Fraksi Partai Demokrat selalu dengar, selalu mengawal, tidak semua anggota DPR RI itu berlaku tidak baik di hadapan publik, tidak semua anggota DPR RI juga tidak memberikan bantuan dan mendengar masyarakat di daerah pemilihannya,” tambahnya.

“Sehingga tentunya kami tidak menutup telinga, kami tidak tipis telinga, kami tetap berbenah, karena ini adalah lembaga yang harus kita menjadikan untuk mengawal aspirasi masyarakat,” tandasnya.

Gelombang demonstrasi sendiri telah terjadi sejak Senin lalu. Penghentian tunjangan DPR menjadi salah satu poin tuntutan.

Demonstrasi banyak yang berujung pada tindakan anarkis dan kericuhan. Hari ini, Presiden Prabowo memanggil petinggi-petinggi partai politik di parlemen ke Istana Merdeka. Selain Ibas, tampak telah hadir Ketum PKB, Muhaimin Iskandar dan Ketum PAN, Zulkifli Hasan. Namun, belum jelas apa yang akan dibahas.