DPR Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bahas 17+8 Tuntutan Rakyat

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan akan membahas 17+8 Tuntutan Rakyat bersama pimpinan fraksi. Dia menyampaikan ini usai menggelar audiensi dengan perwakilan badan eksekutif mahasiswa atau BEM dan organisasi kemahasiswaan lainnya pada Rabu, 3 September 2025.

“Memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk di 17+8 poin itu,” tutur Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu sore.

Ia menegaskan bahwa DPR segera melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini mencakup peninjauan terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR.

Besok, 4 September, pimpinan DPR berencana menggelar rapat evaluasi dengan pimpinan fraksi-fraksi. “Termasuk yang di dalam 17+8, kami besok akan melakukan rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ujar Dasco. 

Adapun hari ini, tiga pimpinan DPR menerima sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa. Audiensi ini dihelat setelah gelombang demonstrasi sejak 25 Agustus 2025 berakhir dengan kerusuhan dan menyebabkan kematian setidaknya 10 masyarakat sipil. 

Buntut gelombang demonstrasi itu, sekelompok orang akhirnya melahirkan poin-poin yang ingin disampaikan ke pemerintah maupun parlemen. Mereka menamakan itu dengan 17+8 Tuntutan Rakyat.

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan rangkuman dari pelbagai tuntutan rakyat yang menjadi diskursus populer di media sosial. Desakan itu terdiri atas 17 poin tuntutan jangan pendek dan 8 tuntutan jangka panjang.

Pemerintah diberi batas waktu hingga 5 September 2025 untuk memenuhi 17 poin tuntutan jangka pendek. Sementara untuk 8 poin tuntutan lainnya, pemerintah diberikan waktu satu tahun.