FRAKSI Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta penghentian gaji, tunjangan serta fasilitas yang melekat pada dua anggota DPR yang telah dinonaktifkan, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.
Hal itu disampaikan fraksi NasDem untuk menindaklanjuti surat DPP Partai Nasdem Nomor 168-SE/DPP-Nasdem/VII yang menonaktifkan kedua anggota tersebut terhitung sejak 1 September 2025. “Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan,” ujar Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor Bungtilu Laiskodat dalam keterangan resmi, Selasa, 2 September 2025.
Viktor mengklaim kebijakan penghentian sementara itu sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai. Saat ini, Viktor mengungkapkan proses penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach tengah ditindaklanjuti oleh mahkamah partai NasDem.
Hasil keputusan dari mahkamah partai, menurut Viktor, bersifat final, mengikat dan tak bisa digugat. “Seluruh langkah yang diambil Fraksi Partai NasDem merupakan bagian dari upaya memastikan mekanisme internal partai dijalankan secara transparan dan akuntabel,” kata dia.
Selain itu, Fraksi NasDem mengajak seluruh pihak untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Di situasi politik saat ini, dia mengajak agar semuanya mengedepankan dialog, musyawarah serta penyelesaian perbedaan secara konstruktif. “Sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tetap terjaga,” kata Viktor.
Dia mengajak masyarakat untuk merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi. “Demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.
NasDem sebelumnya mengumumkan penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach pada 31 Agustus lalu. Kedua anggota DPR dari Fraksi NasDem itu menjadi sorotan setelah memberikan pernyataan kontroversial yang memicu amarah publik.
Saat Sahroni menanggapi wacana pembubaran lembaga legislatif, ia menilai kritik yang meminta pembubaran DPR sebagai sesuatu yang berlebihan. Dia bahkan melabeli pihak yang menggaungkan wacana tersebut sebagai “orang tolol”.
Sementara Nafa Urbach disorot setelah menanggapi soal tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan. Ia melontarkan pernyataan bahwa ia harus terjebak macet dari rumahnya di Bintaro ke Senayan, sehingga tunjanga sebesar itu wajar.