
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan penyelidikan atas dugaan penggunaan kekuatan aparat yang tidak proporsional setelah ada warga tewas dalam protes di seluruh Indonesia.
Menanggapi desakan PBB itu, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah dan sedang melakukan upaya tersebut tanpa perlu diminta. "Tanpa ada permintaan dari PBB pun, kami sudah melakukan upaya-upaya tersebut. Itu memang menjadi tanggung jawab pemerintah," tegasnya.
Ia menyebut bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang menghormati HAM dan demokrasi, sebagaimana menjadi komitmen utama Presiden Prabowo Subianto.
Mugiyanto juga menyatakan siap menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil pemerintah Indonesia dalam Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa pada akhir bulan ini.
"Kami akan menjelaskan secara langsung hal-hal yang sudah kami lakukan. Sebagai negara yang telah meratifikasi hampir semua instrumen HAM internasional utama, komitmen kami sudah jelas," paparnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah menjamin kebebasan berekspresi yang damai, sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Namun, tindakan yang melanggar hukum akan ditindak tegas. "Kalau hukum tidak ditegakkan, banyak korban berjatuhan," ujarnya.
Sebelumnya, Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyerukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan atas semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan.
“Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan,” kata juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Ravina Shamdasani.
“Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik,” tukasnya. (E-2)