Jerome Polin-Fathia Izzati Demo '17+8' ke DPR, Diterima Andre dan Rieke

Sejumlah influencer menyampaikan tuntutan '17+8' di Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/9).

Pantauan kumparan, sejumlah influencer itu terdiri dari Andovi Da Lopez, Jovial Da Lopez, Ferry Irwandi, Jerome Poline hingga Fathia Izzati. Mereka hendak menyampaikan tuntutan tersebut melalui surat resmi.

"Di sini saya bersama teman-teman mau memberi surat formil kepada DPR," kata Andovi.

Mereka juga berorasi singkat menyampaikan hal-hal yang mesti ditindaklanjuti oleh para wakil rakyat.

Tak lama berselang, dari dalam Gedung DPR keluar anggota DPR, Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka, menemui para influencer tersebut.

Andre dan Rieke menerima langsung surat tuntutan yang disampaikan para influencer. Andre mengeklaim akan menindaklanjuti surat tuntutan untuk segera dirapatkan dengan anggota dewan lainnya.

"Tuntutan 17+8 insyallah akan kita sampaikan kepada pihak yang berwenang dalam memenuhi ini," ujar Rieke.

Berikut isi tuntutan '17+8':

DALAM 1 MINGGU, DEADLINE: 5 SEPTEMBER

- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.

- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

- Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.

- Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.

- Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.

- Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.

- Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.