Kadin: Stabilitas Keamanan Jadi Syarat Pulihnya Ekonomi dan Investasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis situasi keamanan nasional segera kembali stabil. Organisasi dunia usaha ini menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum agar iklim usaha pulih serta kegiatan ekonomi berjalan normal.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan komitmen itu setelah mendengar langsung aspirasi para pengusaha yang tergabung dalam 200 asosiasi anggota luar biasa (APL) Kadin. Dalam dialog daring, Senin (1/9/2025), para pelaku usaha menyampaikan keluhan mengenai dampak aksi unjuk rasa anarkis terhadap aktivitas bisnis.

“Pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan kita rasa tenang. Kadin mendukung langkah penertiban dan penegakan hukum yang dilakukan Polri,” ujar Anindya dalam pernyataan resmi, Selasa (2/9/2025).

Menurut Anindya, arahan Presiden agar TNI dan Polri bertindak tegas terhadap perusuh sangat penting untuk memulihkan rasa percaya diri dunia usaha. Stabilitas keamanan menjadi syarat utama agar rantai pasok kembali lancar, distribusi barang normal, dan investasi tidak tertunda.

Dalam rapat daring, para pengusaha menyampaikan keluhan serupa. Banyak sopir truk enggan mengirim barang karena khawatir kondisi jalan. Pabrik-pabrik kesulitan memperoleh bahan baku dan komponen, sementara ritel tidak bisa menerima pasokan, termasuk bahan pangan. Situasi ini berpotensi mendorong inflasi dan mengganggu daya beli masyarakat.

Kondisi tersebut diperparah kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) di sejumlah kota besar. Kebijakan itu memang diperlukan untuk menjaga keselamatan, namun tidak semua pekerjaan bisa diselesaikan dari rumah. Akibatnya, usaha mikro, ultra mikro, hingga pengemudi ojek daring ikut merasakan penurunan pendapatan.

“Gangguan distribusi tidak hanya merugikan perusahaan besar, tetapi juga UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Karena itu, jaminan keamanan di sentra produksi dan simpul distribusi mutlak diperlukan,” tegas Anindya.

Kadin menyalurkan sejumlah aspirasi dari 200 asosiasi. Pertama, aparat penegak hukum diminta menindak tegas perusuh agar unjuk rasa damai tidak berubah menjadi aksi anarkis. Kedua, pemerintah diminta memperbaiki kebijakan fiskal, termasuk peninjauan ulang beban pajak, tarif bea masuk, dan harga energi yang terus meningkat.

Ketiga, proses perizinan investasi harus dipermudah. Kadin menilai hambatan birokrasi masih menjadi keluhan serius para investor. “Proses perizinan di BKPM dan kementerian teknis harus benar-benar dilancarkan sesuai regulasi yang berlaku, tanpa pungutan tidak sah,” ujar Anindya.

Untuk mempercepat realisasi investasi, Kadin mendorong pertemuan dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani. “Kadin mendukung penuh dan siap bekerja sama dengan pemerintah dan Danantara untuk meningkatkan investasi,” katanya.

Selain fokus pada keamanan dan investasi, Kadin juga menyiapkan langkah nyata menjaga stabilitas ekonomi rakyat. Kadin pusat dan daerah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta Kementerian Dalam Negeri dalam program pasar murah, termasuk penyediaan beras murah. Program ini diharapkan mampu meredam gejolak harga sekaligus menunjukkan kepedulian dunia usaha terhadap masyarakat.

Kadin juga mendorong seluruh asosiasi anggotanya meningkatkan dialog dengan pemimpin daerah, aparat hukum, serta legislatif. Tujuannya agar komunikasi tidak terputus, sehingga pelaku usaha tidak mudah terpengaruh isu di media sosial yang kerap bercampur dengan hoaks.

Meski tantangan cukup berat, Kadin menekankan pentingnya menjaga kepercayaan investor. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan berawal dari kegiatan investasi di berbagai bidang usaha. Karena itu, iklim investasi harus tetap kondusif meskipun kondisi keamanan sempat goyah.

Anindya juga mengingatkan bahwa pada Oktober 2025 akan berlangsung pembahasan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2026. Dalam situasi global yang tidak menentu dan daya beli masyarakat yang menurun, kemampuan perusahaan menjalankan kewajibannya sangat bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah.

“Ini momentum bagi semua pihak untuk mengukur beban masing-masing dan melakukan perbaikan dalam semangat Indonesia Incorporated,” ujarnya.

Kadin menegaskan kesiapannya menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Organisasi ini menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan dengan konstituen, keluarga besar dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan.