Kapolri Menjawab Desakan Mundur dari Masyarakat

MASYARAKAT mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya buntut tragedi pengemudi ojek online dilindas rantis Brimob. Menanggapi itu, Listyo bilang jabatannya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

“Terkait dengan isu yang menyangkut dengan Kapolri, itu hak prerogatif Presiden," ujar dia di Kopi Koneng, Hambalang, Bogor, dikutip Antara pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

Sebagai seorang prajurit, Listyo siap menjalankan perintah presiden. Meski begitu, fokusnya saat ini menjalankan perintah presiden untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. "Saya prajurit, kapan saja siap,” kata dia. 

Listyo menyampaikan itu usai Prabowo memanggilnya dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di kediaman Prabowo, Hambalang, di tengah situasi yang memanas di berbagai daerah pascatewasnya sopir ojek online Affan Kurniawan.

Listyo mengatakan, dalam kesempatan itu Prabowo memerintahkan mereka untuk mengambil langkah tegas menghadapi aksi anarkistis yang terjadi di sejumlah daerah.

"Arahan Presiden jelas, khusus untuk tindakan-tindakan anarkis, TNI dan Polri diminta mengambil langkah tegas sesuai dengan undang-undang," kata Listyo di Kopi Koneng, Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat setelah keluar dari kediaman Presiden Prabowo pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

TNI-Polri akan segera turun mengambil langkah di lapangan untuk mengembalikan rasa aman publik. Dalam dua hari terakhir, kecenderungan aksi unjuk rasa di beberapa wilayah berubah menjadi kerusuhan dengan pembakaran gedung, fasilitas umum, hingga penyerangan markas kepolisian. "Situasi seperti itu tidak lagi masuk kategori penyampaian aspirasi, melainkan perbuatan pidana," ujar dia.

Kapolri mengklaim mereka sudah mendapat informasi bahwa masyarakat sudah gelisah dan takut. Karena itu, kata dia, aparat akan segera bergerak memulihkan situasi.

Koalisi yang terdiri dari 200 lebih organisasi masyarakat sipil sebelumnya mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya. Desakan tersebut imbas dari kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap masyarakat saat demonstrasi di Jakarta dan kota-kota lainnya pada Kamis, 28 Agustus 2025. Jika Listyo tak segera mundur, koalisi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopotnya.

Aksi massa berujung kerusuhan dan pembakaran berlangsung di beberapa kota besar di Indonesia. Tercatat pembakaran fasilitas umum terjadi di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, hingga Makassar. Bahkan di Makassar akibat pembakaran gedung DPRD empat orang meninggal.

Hari ini kebakaran juga melanda kantor DPRD NTB setelah massa berunjuk rasa yang berujung ricuh. "Api membara tengah hari tadi dan kini hanya tersisa asap putih," kata Arief, seorang warga yang melihat situasi di depan Kantor DPRD NTB, Mataram Nusa Tenggara Barat hari ini.