Kembali Sindir Makar soal Demo, Prabowo Pastikan Tak Gentar Hadapi Mafia

Presiden Prabowo Subianto(Dok.Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan dirinya tidak gentar menghadapi kelompok mafia yang dianggap merusak tatanan negara. Ia memastikan akan berdiri di garis depan untuk membela rakyat meski berhadapan dengan kekuatan besar.

"Saya menduga sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu, saya tidak ragu-ragu membela rakyat, saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat," kata Prabowo saat kunjungan di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (1/9).

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh dan menimbulkan kerusakan fasilitas publik. Ia menyoroti pembakaran sejumlah gedung DPRD di daerah, yang disebutnya sebagai tindakan makar, bukan sekadar penyampaian aspirasi.

"Di Sulawesi Selatan ada empat ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban, gedung DPR dibakar, ini tindakan-tindakan makar ini, ini bukan penyampaian aspirasi," jelasnya.

Prabowo memastikan seluruh aparat penegak hukum mengusut tuntas dalang kerusuhan. Ia menekankan tidak ada toleransi bagi pihak-pihak yang mencoba mengganggu ketertiban masyarakat.

"Demi Allah saya tidak akan mundur setapak pun, saya yakin rakyat bersama saya," kata Prabowo. 
Sebelumnya, dalam konferensi pers di Istana Negara, Minggu (31/8), Prabowo juga sudah menyinggung adanya dugaan makar di balik aksi demonstrasi di sejumlah daerah.

Namun, pernyataan Presiden menuai kritik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai label makar atau terorisme terhadap demonstrasi berlebihan dan berpotensi membungkam kebebasan berekspresi masyarakat.

"Melabeli aksi demonstrasi masyarakat dengan tuduhan makar maupun terorisme sangatlah berlebihan, apalagi jika terus menerus disampaikan dengan narasi ‘campur tangan asing’ dan ‘adu domba’," ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (31/8).

Amnesty mengingatkan aparat untuk selalu bekerja dalam koridor hukum dan menghormati prinsip hak asasi manusia. Menurut Usman, asas proporsionalitas, legalitas, dan nesesitas harus dijunjung tinggi dalam menangani aksi unjuk rasa. (Bob/Mir/P-4)