
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Perum Bulog mendapat piagam dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) setelah berhasil menggelar program Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh Indonesia yang tersebar di sebanyak 4.337 titik.
"Kami sudah dapatkan dari laporan 26 Kantor Wilayah (Kanwil) Bulog bahwa kegiatan GPM berhasil dilakukan di 4.337 titik di seluruh Indonesia," ucap Senior Manager Operasional MURI Triyono di Kantor Utama Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9).
MURI, sambung dia, memiliki catatan serupa pada 28 Juni 2023 Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga melakukan hal yang sama di 342 titik.
"Jadi pada hari ini rekor tersebut telah dipecahkan oleh kolaborasi dari Kementerian Partanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Perum Bulog," bebernya.
Rekor ini merupakan bukti nyata kolaborasi dari Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Perum Bulog, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), TNI, dan POLRI dalam upaya menyediakan pangan pokok dengan harga terjangkau.
Di kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan, pemerintah akan fokus melakukan operasi pasar besar-besaran di sebanyak 214 kabupaten seluruh Indonesia yang mengalami kenaikan harga beras.
"Kita harus operasi pasar untuk menekan harga lagi, tinggal 214 kabupaten. Kita lakukan terus menerus, bila perlu sampai bulan Desember," sebut Amran.
Amran juga menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi beras sampai dengan Oktober 2025 diprediksi mencapai 31,04 juta ton.
"Tahun lalu, itu bulan Desember, 12 bulan produksinya 30 juta ton. Dan diprediksi 34 juta ton (hingga akhir 2025). Ini lompatan yang cukup besar, di atas 10%. Ini mungkin 5-10 tahun terakhir inilah lompatan tertinggi. Tapi ini bukan kerjaan kami, ini adalah kerjaan kita semua, termasuk media," pungkas Amran.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa GPM akan disasar kepada 214 kabupaten yang mengalami kenaikan harga beras.
"Kami akan tindaklanjuti dengan Kemendagri. Jadi dari 214 kabupaten kota itu nanti kita akan gelontorkan lagi dengan beras SPHP maupun beras-beras komersial lainnya. Sehingga yang dibilang tidak ada beras lain sebagainya, tidak ada lagi ke depannya, harapannya seperti itu," tandasnya. (Fal/E-1)