Ketua Umum DPP PBB, Gugum Ridho Putra.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) menyampaikan sikap resmi terkait maraknya aksi demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia yang disertai tindakan anarkistis dan perusakan fasilitas umum. Insiden tersebut bahkan menelan korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil.
Dalam pernyataannya, PBB menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya tujuh orang. Di antaranya, Affan Kurniawan (pengemudi ojol); Sarinawati, Syaiful Akbar, Muhammad Akbar Basri (pegawai DPRD Kota Makassar), Rusdamdiansyah (mahasiswa UMI Makassar), Rheza Sendy Pratama (mahasiswa Amikom Yogyakarta), dan Sumari (kusir becak di Solo).
"Semoga Allah SWT menerima amal ibadah mereka, memberikan tempat terbaik di sisi-Nya, serta menguatkan keluarga yang ditinggalkan dengan kesabaran dan ketabahan," kata Ketua Umum DPP PBB, Gugum Ridho Putra di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Menurut dia, PBB mendukung langkah pemerintah melakukan proses hukum yang transparan, objektif, dan akuntabel terhadap semua pihak yang terlibat, baik pelaku kekerasan, penjarah, maupun aparat yang bertugas. Sementara itu, kata Gugum, PBB mendorong aparat harus mengedepankan profesionalisme, humanisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam menangani pendemo.
Dia pun mengingatkan pemerintah melibatkan semua pihak dalam upaya memulihkan situasi nasional. "Kita juga mendukung pemerintah mengambil langkah-langkah efektif melibatkan seluruh elemen masyarakat. Yang harus kita lakukan adalah masyarakat umum harus diajak, kita tidak bisa sendiri dan mengedepankan dialog. Penyampaian pendapat harus dipastikan dilakukan secara damai," ucap Gugum.
Selain itu, PBB mengingatkan agar pejabat publik lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat. Gugum menilai, perilaku sebagian pejabat yang kerap memamerkan fasilitas negara justru dapat memicu kecemburuan dan kemarahan publik. "Pejabat publik harus sadar bahwa jabatan itu amanah. Segala fasilitas yang mereka pegang tidak layak dipamer-pamerkan," ujar Gugum.