Pembangunan Berbasis Digital, Pemprov Kaltim Hadirkan Internet Gratis Semua Desa

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus menegaskan komitmennya menghadirkan layanan publik yang inklusif. Salah satu program unggulan, Internet Desa Gratis, kini memasuki fase penting. Hingga akhir Agustus 2025, sebanyak 441 desa atau 52 persen dari total 841 desa di Kaltim sudah resmi terkoneksi internet gratis.

Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud yang sering disapa Harum menyebut langkah ini sebagai tonggak penting menuju pemerataan pembangunan berbasis digital di Benua Etam.

“Internet hari ini bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Karena itu saya pastikan seluruh desa di Kaltim akan terkoneksi internet. Tidak boleh ada warga desa yang tertinggal dari sisi akses informasi, pendidikan, maupun pelayanan publik,” tegas Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.

Menurut Rudy, layanan ini pada tahap awal difokuskan di kantor desa sebagai pusat layanan publik dengan kapasitas hingga 100 Mbps berbasis fiber optik. Seluruh biaya pemasangan dan operasional ditanggung penuh Pemprov Kaltim hingga lima tahun ke depan.

Program ini bekerja sama dengan empat penyedia layanan jasa internet (ISP). Yakni Telkom, Telkomsel, PLN Icon Plus, dan Comtelindo. Skema teknologinya beragam, mulai dari fiber fiber optik, wireless, VSAT satelit, hingga panel surya bagi desa yang belum teraliri listrik.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan anggaran program ini mencapai Rp 12 miliar dari APBD murni, mencakup 716 desa. Sementara sisanya, 125 desa, akan dipenuhi melalui APBD Perubahan.

“Kami targetkan seluruh desa terkoneksi internet. Dengan begitu, masyarakat desa akan lebih mudah mendapatkan layanan publik, akses pendidikan, hingga peluang ekonomi digital,” ujar Faisal.

Direktur Comtelindo Balikpapan, Hariyanto, juga memastikan dukungan penuh dari pihaknya.

“Kami siap bersinergi dengan Pemprov Kaltim agar seluruh desa bisa menikmati internet berkualitas,” katanya.

Program Internet Desa Gratis ini diyakini bakal menjadi game changer pembangunan di Kaltim. Selain membuka akses layanan publik, program ini juga memperluas peluang pendidikan digital dan menggerakkan roda ekonomi desa.