
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai bahwa kinerja pemerintah dalam penyerapan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan pada tahun ini tidak terlalu baik.
"Kita tahu di Januari, Februari penyerapan sangat rendah sekali, bahkan pertumbuhannya minus gitu kan. Ini kenapa terjadi? Ada masalah Core Tax di sini. Ada masalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pajak. Ini yang menyebabkan pertumbuhan pajak sampai Mei itu masih minus," ucap Huda di Kantor Celios, Jakarta, Kamis (4/9).
Sebagaimana diketahui, realisasi pajak hingga Mei 2025 hanya berada di angka 31,21%. Huda menegaskan, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, realisasi di Mei sudah 38% dan di 2023 bahkan sudah mencapai 48%.
"Di tahun ini itu 31,21%. Begitu juga dengan realisasi belanja yang mengalami penurunan, ada efisiensi di sini. Padahal kalau kita lihat di tahun depan itu penerimaan perpajakan itu naik 13%. Jangan lupa juga kita sudah tidak ada PNBP karena dividen itu ditarik ke Danantara," terang Huda.
Oleh karenanya, Huda menilai bahwa pemerintah memiliki tugas yang sangat berat karena tumpuan utama penerimaan Indonesia sendiri berada di sektor perpajakan yang mana hingga Mei tahun ini masih berada di angka minus.
"Bagaimana mungkin sebenarnya Menteri dengan kinerja yang boleh dibilang buruk ini harus mengamban penerimaan perpajakan hingga 13%. Ini yang jadi alasan kita mengapa Sri Mulyani itu harus dievaluasi bahkan dicopot," tukasnya. (E-3)