Tanggapan DPR Soal Kemungkinan Penuhi Tuntutan 17+8 Sampai Besok

ANGGOTA Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Andre Rosiade mengatakan lembaganya belum bisa memberikan kepastia ihwal pemenuhan semua tuntutan publik yang tercantum dalam Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat.

Tuntutan 17+8 itu merupakan rangkuman atas berbagai desakan yang beredar di media sosial sejak gelombang demonstrasi memanas pada Kamis, 28 Agustus 2025. Pemerintah dan DPR diberi batas waktu hingga 5 September 2025 untuk memenuhi 17 poin tuntutan jangka pendek dan waktu satu tahun untuk 8 poin tuntutan lainnya. 

Hingga Kamis siang, 4 September 2025 atau sehari sebelum waktu yang diberikan habis, Andre mengatakan DPR sudah memenuhi dua tuntutan, yakni mencabut tunjangan rumah dan memoratorium kunjungan dinas ke luar negeri. 

Namun, menurut Andre, tuntutan lain seperti pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, pembentukan Tim Investigasi independen, dan transparansi anggaran dan gaji anggota dewan, masih memerlukan waktu. Ia enggan membocorkan lebih jauh isi progres pembahasan di rapat parlemen. 

"Itu kewenangan pimpinan. Nanti biar pimpinan yang menyampaikan," tutur politikus Partai Gerindra itu. 

Adapun dari 17 tuntutan yang harus dipenuhi besok, hanya ada tiga yang dilayangkan kepada DPR. Pertama, membekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan fasilitas baru, termasuk upah pensiun. Kedua, mempublikasikan transparansi anggaran termasuk gaji, tunjangan, rumah, fasilitas lainnya. Terakhir, mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah.

Pada Rabu, 3 September 2025, tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar pertemuan dengan perwakilan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan beberapa organisasi mahasiswa lain. 

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permintaan maaf dan menjanjikan perbaikan menyeluruh. Ia juga menyebut tunjangan perumahan bagi anggota parlemen sudah disetop per 31 Agustus 2025. 

Politikus Partai Gerindra itu memastikan parlemen akan mengevaluasi secara menyeluruh tunjangan-tunjangan anggota DPR. “Khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025,” ucap Dasco.