Waktunya Partai Berbenah dengan Seleksi dan Batasi Masa Jabatan Anggota DPR

Wakil Direktur Law Connection La Ode Muh Djasmin (kanan).(dok.istimewa)

GELOMBANG protes publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir-akhir ini menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja parlemen dan menjadi sinyal perlunya evaluasi mendalam terhadap proses rekrutmen politik di Indonesia.

Wakil Direktur Law Connection La Ode Muh Djasmin menekankan bahwa calon anggota DPR sebaiknya memiliki kualifikasi minimal S2 dan pembatasan masa jabatan maksimal tiga periode sebagai langkah penting untuk mencegah oligarki politik dan meningkatkan kualitas legislatif. 

"Pembatasan masa jabatan dapat memungkinkan regenerasi anggota DPR, menghadirkan gagasan segar, dan mendorong munculnya kader yang kompeten serta akuntabel. La Ode menambahkan bahwa gelombang protes publik menunjukkan kegagalan partai politik dalam menyeleksi calon secara efektif, karena partai belum mampu menempatkan kandidat berbasis kompetensi dan dedikasi publik," paparnya, Jakarta, Senin (1/9).

La Ode Djasmin menekankan bahwa perbaikan DPR tidak hanya bergantung pada individu calon, tetapi harus dilakukan pada arsitektur sistem rekrutmen politik. Ia menyebutkan beberapa praktik global yang bisa menjadi referensi. Open primary di Amerika Serikat, yang memberi hak pemilih menentukan kandidat partai. Open list ala Finlandia dan Brasil, yang mendorong partai mengajukan kandidat kompeten dengan rekam jejak jelas.

Fit and proper test oleh lembaga independen di Inggris, untuk memeriksa integritas dan rekam jejak calon anggota. Menurut La Ode, gelombang protes publik saat ini bukan ancaman, melainkan alarm demokrasi, yang jika tidak ditanggapi dengan langkah nyata, akan membuat DPR semakin jauh dari rakyat.

Law Connection menyerukan seluruh partai politik dan lembaga terkait untuk menata kembali mekanisme seleksi calon anggota legislatif demi terciptanya DPR yang representatif, berintegritas, dan berkompetensi. (Cah)