YLBHI Desak Kapolri Listyo Sigit Mundur

Kapolri Listyo Sigit Prabowo didesak untuk mundur atau dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan organisasi sipil lainnya menilai Listyo Sigit sebagai Kapolri gagal mengubah watak represif Polri.

"Kapolri wajib mundur atau Presiden segera mencopot Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif Polri," kata YLBHI dalam keterangannya, Sabtu (30/8).

YLBHI juga menyayangkan tindakan represif aparat dalam menanggapi demonstrasi yang terjadi sebagai respons kebijakan ugal-ugalan DPR dan pemerintah.

"Tak hanya menembakkan gas air mata, kali ini kendaraan taktis Brimob menabrak dan melindas pengemudi ojek online (ojol). Satu di antaranya tewas," ujarnya.

YLBHI mengatakan, tindakan brutal dan penggunaan kekerasan oleh aparat yang bersenjata jauh lebih lengkap dan mematikan tak hanya melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi juga menegaskan bahwa pemerintah dan aparat gagal menjaga amanat reformasi, yaitu menjadikan negara yang berpihak pada rakyat.

"Patut diingat bahwa kekerasan berujung pembunuhan oleh aparat dalam aksi demonstrasi bukan kali pertama terjadi. Dalam 1 tahun terakhir (Juli 2024-Juni 2025), terdapat 55 warga meninggal dunia dengan rincian 10 orang meninggal akibat penyiksaan, 37 orang akibat pembunuhan di luar hukum, dan 8 orang akibat salah tangkap. Beberapa kasus yang menyita perhatian publik di antaranya yaitu pembunuhan anak di bawah umur, yakni Gamma di Semarang, Jawa Tengah, dan Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat," jelasnya.

Menurut YLBHI, Polri tidak bertransformasi menjadi institusi sipil yang humanis, tapi melanggengkan wajah lama yang represif, biadab, dan anti demokrasi.

"Kritik publik atas kinerja dan citra polisi tidak pernah dijawab dengan pembenahan, bahkan minim akuntabilitas, termasuk dalam penegakan hukum pidana terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran. Sangat ironis ketika nyawa warga berjatuhan di tangan aparat dengan menggunakan peralatan berbahan bakar pajak rakyat," tuturnya.

YLBHI juga menilai berulangnya tindakan kekerasan kekerasan polisi menandakan evaluasi, kontrol, dan akuntabilitas terhadap Polri selama ini hanya omong kosong. Padahal, lanjut YLBHI, reformasi Polri adalah cita-cita yang paling diharapkan dalam reformasi pasca Orde Baru.

"Tewasnya warga di tangan Polisi tidak bisa dianggap insiden semata, melainkan kejahatan negara yang harus dipertanggungjawabkan dan direspons dengan audit menyeluruh penggunaan kewenangan dan persenjataan Polri," ujarnya.

YLBHI menyatakan, kekerasan aparat merupakan cerminan sikap pemerintah dalam merespons kritik publik. Sehingga, presiden sebagai pemegang kendali utama kepolisian tidak bisa berpura-pura tidak tahu.

"Diamnya pemerintah atas brutalitas Polri selama ini sama dengan sikap memberikan restu. Bahkan, layak dicurigai bahwa kekerasan ini adalah strategi negara membungkam kritik dan seolah tidak menghendaki partisipasi publik dalam urusan tata kelola negara," tegasnya.

Sehingga, YLBHI meminta Kapolri dan Prabowo bertanggung jawab penuh, mengadili, dan memproses secara transparan pidana anggota polisi serta pemberi perintah tindakan kekerasan pada massa aksi.

"Bukan sekadar melempar maaf dan mekanisme etik oleh Propam," ujarnya.

YLBHI menegaskan tak hanya Kapolri, tapi institusi Polri secara keseluruhan harus dievaluasi dan direformasi.

"Tidak hanya Kapolri, institusi Polri harus dievaluasi dan direformasi secara menyeluruh. Presiden perlu memerintahkan investigasi independen dan transparan atas berbagai pelanggaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengamanan aksi demonstrasi, lalu memulai agenda reformasi kepolisian secara sistematis. Sudah saatnya kepolisian dipaksa berubah menjadi lembaga profesional, akuntabel, demokratis, dan jauh dari abuse of power," pungkasnya.