YLKI Minta Pemerintah Atasi Persoalan Harga Beras

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta semua pihak terkait agar serius mengatasi persoalan harga dan ketersediaan stok beras di pasaran agar tetap terjangkau bagi konsumen.

"Polemik soal beras belum juga beres di lapangan, masih ada persoalan yang menjadi PR (pekerjaan rumah) untuk segera menuntaskan," kata Ketua YLKI Niti Emiliana dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (6/9/2025).

Sebelumnya, lanjut Niti, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan stok beras melimpah. Namun, ia mempertanyakan mengapa harga beras di pasaran masih tinggi dan terjadi kekosongan stok.

YLKI mencatat, terkait polemik beras, pertama pada sisi konsumen definisi stok beras melimpah seharusnya bukan hanya berada di hulu atau gudang, melainkan juga tersedia di pasaran yang mudah diakses masyarakat dengan kualitas sesuai standar dan harga yang terjangkau.

Oleh karena itu, YLKI meminta pemerintah menjamin ketersediaan stok beras di pasar dan memastikan keterjangkauan harga bagi konsumen.

Kedua, eskalasi harga beras di ritel modern dinilai sangat memberatkan konsumen dan tidak sesuai dengan daya beli.

Menurut dia, banyak konsumen terkecoh karena beras yang tersedia di ritel modern bukanlah beras premium biasa, melainkan beras khusus terfortifikasi yang harganya Rp 90 ribu hingga Rp 130 ribu per 5 kilogram (kg).

"Sedangkan beras khusus tidak memiliki aturan tetap HET dari pemerintah. Hal ini imbas dari kekosongan stok beras premium dan medium di ritel modern," ujar dia.

Ketiga, kata Niti, bahkan di pasar tradisional konsumen juga merasakan kenaikan harga beras eceran, meskipun tidak sesignifikan di ritel modern, dan harganya cenderung masih bisa dijangkau.

"Namun ini juga harus menjadi perhatian agar tidak ada kenaikan harga dan kekosongan stok beras di pasar tradisional," katanya.

YLKI meminta pemerintah memenuhi hak dasar konsumen atas ketersediaan beras di pasaran dengan akses mudah, kualitas sesuai standar, dan harga terjangkau.

YLKI juga mendorong Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog mempercepat pendistribusian beras SPHP dengan kualitas terstandar secara masif dalam rangka menstabilkan harga dan mengisi kekosongan stok beras di pasaran. Selain itu, YLKI mendesak Kementerian Perdagangan, Bapanas, Satgas Pangan, dan Kepolisian mengusut tuntas proses distribusi dari hulu hingga hilir, termasuk penyebab kekosongan beras premium dan medium di ritel.

"Bicara soal pelanggan, konsumen beras lah yang loyal menjadi pelanggan sebab beras sudah menjadi komoditi bahan makanan pokok konsumen," ujar Niti.

Oleh karena itu, dalam momentum Hari Pelanggan Nasional 2025, YLKI meminta pemerintah memastikan hak-hak pelanggan beras terpenuhi oleh pelaku usaha, katanya menambahkan.

sumber : Antara