Agustiar Minta Pungli dan Percaloan di Pelayanan Publik Diberantas

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA – Praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan yang sering terjadi di kantor pelayanan publik mendapat respons dari Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Agustiar Sabran.

Ia Kembali menegaskan, praktik pungli dan percaloan dalam pelayanan publik, khususnya di lingkungan Samsat, tidak dibenarkan dan harus diberantas secara menyeluruh.

Penegasan ini Gubernur sampaikan saat inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Palangka Raya, Selasa (10/6/2025). Ia meninjau proses pelayanan dan berdialog dengan masyarakat yang sedang mengakses layanan.

Menurutnya, penting bagi pihaknya memastikan pelayanan publik berjalan secara bersih, transparan, dan profesional. Tidak boleh ada pungli maupun calo dalam proses pelayanan.

‘’Jika ditemukan pelanggaran di Samsat seluruh Kalimantan Tengah, saya akan mengambil langkah tegas, termasuk pencopotan jabatan hingga proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Gubernur.

Sidak ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kalteng dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Gubernur juga mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraan karena kontribusi tersebut berperan penting dalam mendukung pembangunan di Kalteng.

“Ketaatan masyarakat dalam membayar pajak berdampak positif terhadap pembangunan. Pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur turut menyoroti perlunya peningkatan sosialisasi terhadap program pemutihan pajak kendaraan yang dilaksanakan mulai 23 Juni hingga 23 September 2025.

Ia menilai penyampaian informasi kepada masyarakat masih belum optimal, baik melalui media layanan langsung maupun platform digital.

“Program pemutihan ini bukan hanya soal pembebasan denda. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki dan menertibkan data kendaraan. Dengan data yang akurat, penertiban ke depan akan lebih mudah dan tepat sasaran,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur meminta jajaran terkait proaktif dalam pelayanan, serta menertibkan kendaraan luar daerah yang beroperasi di wilayah Kalteng namun belum memberikan kontribusi terhadap PAD.

“Langkah ini penting untuk mewujudkan keadilan fiskal, di mana semua pihak yang menikmati fasilitas daerah juga turut memberikan kontribusi sesuai ketentuan,” tandas Gubernur.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov Kalteng Herson B Aden, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.