Anhar Gonggong Mendesak Fadli Zon menunda Peluncuran Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar ilmu sejarah Universitas Indonesia Anhar Gonggong menganjurkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon menunda penulisan ulang sejarah Indonesia yang rencananya diluncurkan pada 17 Agustus 2025.

Sejarawan senior ini membeberkan alasan mengapa pemerintah tidak boleh menuliskan sejarah Indonesia secara tergesa-gesa. Apalagi memaksakan meluncurkan proyek tersebut pada 17 Agustus tahun ini.

“Saya menganjurkan untuk ditunda dulu. Kenapa? Karena menulis sejarah itu tidak mudah, memerlukan waktu, memerlukan penelitian,” kata Anhar seperti dikutip dalam kanal YouTube miliknya, 20 Juli 2025. Anhar telah mengizinkan Tempo mengutip pernyataannya.

Alumnus Universitas Leiden Belanda ini mengatakan, meski Ketua Tim Proyek Penulisan Ulang Sejarah Susanto Zuhdi menyebut sudah banyak buku atau disertasi sejarah yang diterbitkan, penulisan ulang sejarah tidak serta-merta mengutipnya. 

“Mengutip itu juga perlu pembacaan, perlu mana yang perlu diteliti, dilihat lagi. Kalau kita mau pakai sebagai sumber, tidak dengan sendirinya semua disertasi yang sudah selesai,” ujar Anhar. 

Kendati disertasi yang ditulis oleh lulusan cum laude, Anhar menjelaskan perlu penelitian ulang untuk memakainya, apalagi untuk membuat 10 jilid oleh 100 orang dengan waktu sebulan lagi. “Jadi, saya tetap berpendapat, jangan tergesa-gesa menulis sejarah. Kalau saya boleh disarankan, saya mau mengulangi saran saya, agar supaya lebih baik ditunda,” ucapnya. 

Anhar bercerita pernah juga diminta menulis sejarah Indonesia oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden B. J. Habibie, Juwono Sudarsono. Saat itu Anhar menjabat Direktur Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

Anhar mengatakan saat awal reformasi ramai buku sejarah ditarik dari sekolah dan kampus karena dianggap berisi kebohongan Orde Baru. Kemudian ia dipanggil Juwono untuk melakukan revisi penulisan sejarah. Saat itu Juwono bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menulis ulang sejarah.

“Saya katakan, paling tidak saya memerlukan waktu antara dua sampai tiga tahun. Karena kan saya harus melakukan penelitian lagi. Saya harus menulis dan sebagainya. Dan itu memerlukan waktu. Tapi beliau berhenti dan setelah itu menteri penggantinya tidak mempersoalkan,” kata Anhar. 

Menurut Anhar, menulis sejarah tidak bisa dilakukan semua orang. Bahkan sejarawan itu sendiri. Ia mengatakan sekalipun seseorang bergelar sarjana ilmu sejarah, tetapi menulis sejarah bukan sesuatu yang gampang. 

“Karena itu sekali lagi saya daripada melahirkan kontroversi dan sebagainya lebih baiklah penulisan ulang sejarah ini ditunda,” tutur Anhar. 

Menurut dia, sebaiknya pemerintah melakukan penelitian dahulu secara wajar. Apalagi Fadli Zon memiliki waktu lima tahun sebagai menteri dan anggaran proyek penulisan sejarah sebesar Rp 9 miliar. Sehingga mereka memiliki waktu untuk berpikir jernih dan bekerja lebih tenang. 

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menepis anggapan bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia versi pemerintah dikerjakan terburu-buru. Ia mengatakan target penyelesaian 10 jilid buku tersebut pada Agustus 2025 justru realistis dan mencerminkan standar kerja para sejarawan profesional.

“Kalau dibilang, kok seperti terburu-buru. Menurut saya tidak. Karena memang sudah ahlinya masing-masing (yang mengerjakan). Jadi wajar,” ujar dia dalam Diskusi Publik Draf Penulisan Buku Sejarah Indonesia yang digelar secara daring pada Senin, 28 Juli 2025.

Fadli Zon menuturkan, proyek 10 jilid buku sejarah l dikerjakan oleh 112 penulis dari 34 perguruan tinggi di Indonesia, termasuk para guru besar dan sejarawan kawakan. “Bukan orang yang baru belajar menulis atau baru baca Google. Ini ditulis oleh maestro-maestro yang sudah puluhan tahun mendalami bidangnya masing-masing,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini juga mengeluhkan mengapa sejarah Indonesia baru akan ditulis tahun ini. Ia menilai seharusnya Indonesia sudah memiliki sejarah yang ditulisnya sendiri sejak dulu. “Kita sudah 26 tahun tidak menulis sejarah secara resmi dari pemerintah,” kata Fadli Zon.