Begini Aturan Penggunaan Senjata Gas Air Mata

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Peraturan ini menetapkan tahapan penggunaan kekuatan mulai dari langkah non-kekerasan hingga penggunaan senjata termasuk senjata kimia seperti gas air mata. Pasal 5 ayat 1 peraturan itu mengatur mengenai tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, antara lain:

1. Tahap pertama dari tindakan kepolisian adalah kekuatan yang memiliki dampak deterrent atau pencegahan.
2. Tahap kedua berupa perintah lisan.
3. Tahap ketiga berupa tindakan kendali dengan tangan kosong lunak.
4. Tahap keempat berupa tindakan kendali dengan tangan kosong keras.
5. Tahap kelima berupa kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri.
6. Tahap keenam berupa kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri maupun masyarakat.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat 2 peraturan itu mengharuskan anggota Polri untuk memilih tahapan penggunaan kekuatan berdasarkan tingkatan bahaya ancaman dari pelaku dengan memperhatikan sejumlah prinsip yang termaktub dalam Pasal 3, yakni:

• legalitas, artinya semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
  nesesitas, artinya penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi.
• proporsionalitas, artinya penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan.
• kewajiban umum, artinya anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.
• preventif, artinya tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.
• masuk akal, artinya tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Lebih lanjut, pada setiap tahapan penggunaan kekuatan, Polri dapat menyertai tindakan tersebut dengan komunikasi lisan, berupa bujukan, peringatan, atau perintah untuk menghentikan tindakan pelaku seperti diatur dalam Pasal 7 ayat 1.

Untuk tindakan agresif yang bersifat segera dan dapat menimbulkan luka berat, kematian, membahayakan kehormatan kesusilaan, atau keselamatan umum, misalnya membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, Polri dapat menggunakan kendali dengan senjata api atau alat lain yang diperlukan.

Vedro Imanuel Girsang berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Efek Berebut Dana Akibat Patriot Bond Danantara