BI Targetkan Kartu Nusuk Jamaah Haji Terintegrasi QRIS dan Uang Elektronik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengupayakan agar kartu Nusuk jamaah haji dan umrah Indonesia dapat terintegrasi dengan sistem pembayaran berbasis QRIS dan didukung oleh uang elektronik. Hal itu bertujuan untuk memudahkan jamaah dalam bertransaksi selama berada di Arab Saudi.

“Kami juga terus berdiskusi dengan otoritas di Arab Saudi agar QRIS dan uang elektronik Indonesia bisa dimasukkan ke dalam kartu Nusuk,” kata Perry dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Perry mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari perluasan kerja sama QRIS antarnegara guna mendukung kemudahan transaksi lintas batas bagi masyarakat Indonesia yang bepergian ke luar negeri.

“Kami terus memperluas kerja sama QRIS antarnegara,” katanya.

Perry mengatakan bank sentral juga menargetkan implementasi penggunaan QRIS untuk transaksi outbound di Jepang dapat dimulai pada 17 Agustus 2025. Selain itu, BI sedang melakukan uji coba agar QRIS juga bisa disambungkan dengan QR dari China.

Ia pun mengatakan bank sentral Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran guna mendukung transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional sebagai bagian dari implementasi program Asta Cita.

“Kami terus fokus kepada implementasi 'Blueprint' Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 termasuk untuk konsolidasi industri, pengembangan untuk BI-FAST, inovasi maupun kerja sama antarnegara,” kata Perry.

Rencana perluasan kerja sama QRIS juga telah diungkapkan oleh Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Mei 2025.

Filianingsih mengatakan BI telah melakukan diskusi dengan Otoritas Moneter Arab Saudi. Saat itu, Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi juga sedang mendorong program penggunaan pembayaran digital bagi jemaah haji dan umrah, terutama untuk negara dengan jumlah jemaah besar seperti Indonesia.

BI juga telah menyepakati sejumlah langkah teknis hingga tahap uji coba (sandbox) dengan otoritas sistem pembayaran Jepang sejak pertengahan Mei 2025.

Kerja sama dengan China juga menunjukkan perkembangan positif. Ia menuturkan bahwa finalisasi pengaturan bisnis, teknis, dan operasional telah disepakati antara Union Pay International dari pihak China dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Sementara itu, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Indonesia berpotensi menarik devisa hingga 8 miliar dolar AS per tahun dari transaksi digital jamaah haji dan umrah melalui sistem pembayaran QRIS.

Kontribusi jamaah Indonesia ke Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah mencapai sekitar 8 miliar dolar AS per tahun, kata Airlangga, menerangkan. 

Potensi ekonomi itu bisa dimanfaatkan kembali ke dalam negeri jika transaksi dilakukan menggunakan sistem QRIS yang terhubung antara Bank Indonesia (BI) dan otoritas moneter Arab Saudi.

“Kalau kita siapkan akomodasinya di sana, maka untuk 8 billion (dolar AS) ini sebagian bisa kita tarik pulang lagi ke Indonesia kalau misalnya kita menggunakan QRIS nya BI dengan Bank Central-nya Saudi sehingga jamaah umrah dan haji bayarnya pakai QRIS saja. Jadi, uangnya balik lagi ke Indonesia,” kata Airlangga dalam Sarasehan Ekonom Islam Indonesia pada 15 Mei 2025 lalu. 

sumber : ANTARA