Dosen Ilmu Politik Unud Soal Langkah Politik PDIP Usai Kongres: Merapat atau Oposisi?

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik, Puan Maharani, mengamini pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang menyebut hubungan antara PDIP dan Partai Gerindra seperti kakak beradik.

"Iya, kan memang hubungannya baik, dari dulu kakak adik," kata Puan usai menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Juli 2025 seperti dilansir Antara. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa PDIP dan Partai Gerindra sebenarnya adalah adik-kakak berdasarkan latar belakang historis perjuangan.

Pada acara peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah 21 Juli 2025, yang turut dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani, Presiden Prabowo menekankan bahwa Soekarno yang merupakan kakek dari Puan Maharani, adalah milik seluruh bangsa Indonesia.

Prabowo berkelakar bahwa jika dadanya dibuka, ada Marhaen di dalamnya. Marhaen atau Marhaenisme merupakan sebuah ideologi yang diperkenalkan Soekarno yang mana istilah kata itu berasal dari seorang petani bernama Marhaen.

"Saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nyuwun sewu Mbak Puan, Bung Karno bapak saya juga, mungkin kalau dipotong (menunjuk dada) ini yang keluar Marhaen juga. Ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini," katanya.

Menanggapi Prabowo yang menganalogikan relasi antara PDIP dan Gerindra bak hubungan kakak beradik kendati PDIP tidak ambil bagian dalam Kabinet Merah Putih. Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana (Unud), Efatha Filomeno Borromeu Duarte, menilai sikap politik keduanya adalah romansa lama dalam politik Indonesia, yang bukan berakar dari transaksi, tapi dari silsilah. 

"Ayahnya, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, adalah begawan ekonomi Orde Lama, yang pernah duduk sebagai menteri di era Soekarno yang notabene ayah dari ibu Megawati," kata Efatha kepada Tempo melalui pesan tertulis, Kamis, 31 Juli 2025.

Karenanya, dia berpandangan bahwa pernyataan itu bukan bukan metafora politis. “Itu silaturahmi ideologis yang tak pernah benar-benar putus, walau sempat saling gigit di tiga Pilpres berturut-turut,” ujar dia.

Lebih lanjut, relasi yang terjalin antara kedua partai politik ini tampak makin erat di hadapan publik, hal ini memantik pertanyaan terkait langkah politik PDIP di masa depan, apakah berada di barisan oposisi atau pada akhirnya memiliki merapat dengan pemerintahan saat ini. 

Efatha menilai, dua opsi yang dimiliki PDIP sebetulnya sama-sama menarik, pertama langkah PDIP untuk tidak mengambil jatah menteri atau menempatkan diri di luar istana bisa menjadi strategi PDIP untuk membangun kembali citranya sebagai partai rakyat dan pembela wong cilik.

"Strategi benteng politik menjaga jarak dari risiko kegagalan pemerintah, sambil tetap menyalakan api harapan dari luar. Dan publik, yang lapar akan suara kritis, akan melihat PDIP sebagai oase oposisi yang berani,” kata Efatha.

Sementara apabila PDIP pada akhirya bergabung di dalam sistem, menurut Efatha, PDIP dengan jumlah kursi yang besar di DPR, memiliki kontrol atas semua pintu masuk. “Seperti undang-undang strategis, proyek anggaran, dan keputusan besar tak bisa lewat tanpa restu mereka. Ini posisi yang lebih kuat dari menteri.” Karena itu, Eftaha menilai PDIP tidak harus berada di dalam untuk berkuasa. Dan tidak harus di luar untuk kritis.

Ni Kadek Trisna Cintya Dewi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: