Farabi El Fouz Dukung Pemprov Jabar Perhatikan Pekerja Informal

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Farabi El Fouz menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mulai memberi perhatian serius terhadap keberadaan pekerja informal. Menurutnya, sektor ini memiliki peran vital dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat, namun kerap terabaikan dari program perlindungan sosial maupun kebijakan ketenagakerjaan.

“Pekerja informal seperti pengemudi ojek online, kuli bangunan lepas, hingga pedagang asongan jumlahnya sangat besar di Jawa Barat. Mereka ini adalah tulang punggung ekonomi rakyat yang perlu turut diperhatikan pemerintah provinsi,” ujar Farabi kepada Republika.co.id, Selasa (2/9/2025).

Ia menilai langkah awal yang dilakukan Pemprov Jabar untuk mendaftarakan pekerja informal mengikuti program BPJS ketenagakerjaan sudah tepat. Namun, Farabi menekankan pentingnya aspek teknis agar kebijakan tersebut tidak hanya berhenti pada tataran konsep, melainkan benar-benar menyentuh kelompok sasaran yang tepat.

“Yang perlu diperhatikan adalah detail teknisnya. Data pekerja informal harus akurat, mekanisme penyaluran program juga harus transparan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh mereka yang membutuhkan,” kata legislator dari Golkar ini.

Farabi menambahkan, perhatian terhadap pekerja informal juga akan berdampak positif dalam menjaga stabilitas sosial. Pasalnya, kelompok ini kerap menghadapi kondisi kerja yang tidak menentu, tanpa jaminan kesehatan maupun kepastian penghasilan.

“Kalau mereka diberikan akses yang lebih baik terhadap pelatihan, perlindungan ketenagakerjaan, hingga bantuan modal usaha, maka ketahanan ekonomi masyarakat akan semakin kuat. Salah satu langkah yang sudah tepat adalah mendorong agar pekerja informal bisa terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, mereka memiliki jaminan ketika mengalami risiko kerja maupun memasuki usia tua,” kata dia.

Farabi berharap Pemprov Jabar dapat bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, komunitas pekerja informal. “Dengan kolaborasi, kebijakan ini bisa berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan membawa keadilan sosial bagi seluruh masyarakat,”ucap dia.