Johan Budi hingga Pimpinan GP Ansor jadi Komisaris Transjakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Johan Budi Sapto Pribowo, menjadi Komisaris PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta. Perusahaan tersebut merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) Jakarta yang bergerak di bidang transportasi.

Transjakarta mengumumkan penunjukkan Johan Budi sebagai komisaris melalui unggahan di media sosial pada Jumat, 1 Agustus 2025. "Selamat bertugas Bapak Johan Budi Sapto Pribowo sebagai komisaris Tranjakarta," seperti tertulis dalam unggahan tersebut.

Selain Johan Budi, Transjakarta menunjuk dua komisaris baru lainnya. Keduanya adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh dan Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Jakarta Muhammad Ainul.

Johan Budi adalah mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menjabat sebagai juru bicara KPK selama delapan tahun sejak 2006. Johan sempat menjadi sebagai pelaksana tugas Pimpinan KPK pada 2015.

Pada Januari 2016, Johan menjadi staf khusus presiden bidang komunikasi. Namun, pada 2019, dia mundur dari Istana untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019–2024 dari PDIP. Kariernya sebagai anggota dewan tak berlanjut lantaran pada Pemilu 2024 Johan gagal lolos ke Senayan.

Johan Budi mundur dari partai banteng saat mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK pada 2024. Dia gagal lolos seleksi tersebut. Selain itu, Johan Budi pernah berkarier sebagai jurnalis pada 1994 hingga 2005, salah satunya di Tempo pada 2000-2005.

"Selamat mengemban amanah baru. Terus hadirkan perubahan nyata demi transportasi publik yang lebih modern, aman, dan terjangkau," seperti disampaikan akun media sosial Instagram @pt_transjakarta.

Para komisaris baru akan menggantikan komisaris sebelumnya, yaitu Mashuri Masyhuda dan Bambang Eko Martono. Masa jabatan keduanya telah habis bersamaan dengan penunjukkan jajaran komisaris baru.

Tempo telah menghubungi Johan Budi untuk bertanya mengenai penunjukkan dirinya sebagai komisaris Transjakarta. Johan belum membalas pesan singkat dari Tempo hingga Sabtu siang, 2 Agustus 2025.

Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo pernah menyampaikan pandangannya soal penunjukkan komisaris di BUMD. Menurut Pramono, tak ada masalah jika orang dekat pejabat menjadi komisaris. Dia berujar penunjukkan orang kepercayaan menjadi petinggi BUMD tak masalah selama mereka tidak ditempatkan di jajaran direksi.

Menurut Pramono, keberadaan orang titipan di jajaran direksi akan menimbulkan masalah. Sebab, kata dia, direksi bertugas untuk menjalankan perusahaan sehari-hari.

Namun, dia menilai masalah itu tidak timbul jika orang kepercayaan pejabat ditaruh di posisi komisaris. "Kalau komisaris kan melakukan pengawasan saja, yang penting yang menjalankan," ucap politikus PDIP itu di Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 25 Juli 2025.